“NASIB LAUT KITA”

January 24, 2010

(Dalam Rangka Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni 2006)

Oleh: P. Nasoetion, M.Si.

Staf Pengajar Fakultas Teknik Lingkungan

Universitas Malahayati & Tim Pemantau dan Penilai Adipura Provinsi Lampung

Sewaktu kita duduk dibangku sekolah, guru Geografi mengajarkan kita bahwa negara kita adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu ribu pulau, baik pulau kecil maupun besar, yang dikepung oleh dua benua dan dua samudera, serta memiliki laut paling luas dan garis pantai yang terpanjang di dunia. Kita juga tahu bahwa negara kita 70% terdiri dari lautan. Oleh karena itu, negara kita disebut negara maritim.

Dilain waktu guru kesenian sering mengajak kita menyanyikan lagu nenek moyangku orang pelaut. Memanglah nenek moyang kita dahulu datang dari negeri jauh menempuh ombak dan badai, dihantam karang tajam sebelum akhirnya sampai dan beranak pinak di Indonesia. Kita juga masih ingat bagaimana keberanian pelaut-pelaut Bugis menembus badai atau Kerajaan Sriwijaya pernah menguasai perdagangan laut, yang semakin memperkukuh bangsa Indonesia sebagai bangsa pelaut. Bahkan sejarah kejayaan bangsa kita di laut jelas tergambar dari slogan TNI Angkatan Laut kita ”Jalesveva Jayamahe” Di Laut Kita Jaya.

Adalah suatu anugerah Tuhan yang besar bagi bangsa Indonesia bahwa negara kita dikaruniai laut yang luas disertai dengan potensi sumberdaya laut kita yang sangat besar dan kaya, baik sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable) seperti barang tambang, minyak dan gas bumi,  cebakan logam dan mineral, energi ombak yang terus menerus tersedia setiap saat, maupun sumberdaya hayati yang dapat diperbaharui (renewable) seperti ikan, udang, kepiting, tanaman laut. Belum lagi sumberdaya lain seperti sumber bahan bangunan seperti pasir, gravel, gelas; sumber mineral seperti manganese, cobalts, lumpur mineral, dll. Laut juga berfungsi memberikan jasa-jasa lingkungan lainnya seperti sarana transportasi, rekreasi, wisata laut (ecotourism), kesehatan, dll. Dirjen Perikanan memperkirakan potensi perikanan dan kelautan Indonesia adalah berkisar antara 4–20 juta ton/tahun. Adapun nilai potensi sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KP) mencapai 72 milyar dollar (720 trilyun).

Dari gambaran dan fakta-fakta di atas menunjukkan kepada kita sekaligus mengingatkan dan menyadarkan kita kembali betapa besarnya potensi sumberdaya dan kekayaan laut kita yang selama ini mungkin terlupakan, yang bila kita kelola dan manfaatkan secara optimal dan bijaksana serta berwawasan lingkungan akan dapat menyejahterakan dan memakmurkan bangsa kita, khususnya masyarakat nelayan kita yang kehidupannya selalu dililit dan dihimpit kemiskinan dan kemelaratan.

Yang menjadi pertanyaan apakah selama ini kita sudah mengenal laut kita? Sejauhmana pemahaman dan pengetahuan kita tentang laut kita? Kenapa kita semakin asing dengan laut kita? Luasnya, kedalamannya, potensinya, terumbu karangnya, mangrovenya, fungsi dan peranannya bagi kita, dll. Semua ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita dalam memperlakukan dan mengelola laut kita.

Seperti kita saksikan bersama dewasa ini Ekosistem laut laut kita telah banyak mengalami kerusakan-kerusakan dan pencemaran terutama akibat ulah aktivitas manusia, seperti pembangunan di daerah pesisir yang mengabaikan kelestarian lingkungan, reklamasi pantai,  perubahan tata guna lahan, penangkapan ikan secara berlebih (over fishing/over exploitation) dengan menggunakan trawl/pukat harimau, bom, racun sianida, pencemaran oleh limbah industri, limbah rumah tangga, pembukaan tambak, pengerukan pasir di laut, tumpahan minyak di laut, dan lain-lain, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan mangrove/bakau yang secara ekologis merupakan habitat alami bagi pemijahan dan pengasuhan (nursery ground) dari berbagai jenis biota laut seperti udang, kepiting, dll, serta kerusakan  terumbu karang sebagai habitat alami berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya.

Fenomena ini bila tidak dikendalikan secara ketat melalui peraturan produk hukum dan pengawasan yang ketat, bukan saja akan dapat menurunkan kualitas lingkungan laut dalam arti luas, bahkan kehancuran ekosistem laut, juga akan mengakibatkan terjadinya penyusutan sumberdaya laut seperti menurunnya secara drastis populasi dari berbagai jenis ikan, di mana kemudian akan berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan, yang pada gilirannya akan dapat menurunkan tingkat pendapatannya. Hal ini akan mengakibatkan nasib masyarakat nelayan semakin terpuruk dari waktu ke waktu.

Mengapa hal ini dapat terjadi? Disatu sisi potensi laut kita sering dikatakan belum tergarap atau tergali serta terkelola secara optimal, namun disisi lain tidak sedikit lingkungan laut kita telah mengalami kerusakan-kerusakan akibat pencemaran baik yang bersumber dari laut itu sendiri, terlebih yang bersumber dari daratan seperti industri, pabrik, pertanian, peternakan, pemukiman, dan daerah komersial pertokoan (Non Point Sources Pollution).

Sebagai contoh, Teluk Lampung setiap saat harus menerima beban buangan berat yang berasal dari daratan baik berupa limbah cair maupun padat, berupa sampah organik maupun anorganik, terlebih yang mengandung zat-zat beracun yang bersifat toksik yang diangkut melalui sedikitnya 19 sungai (DAS) yang mengalir melintasi daerah permukiman dan perkotaan Bandarlampung. Beban ini semakin berat manakala datangnya musim penghujan, di mana volume dan debit air sungai meningkat, sehingga semua bahan material berupa sampah dan benda-benda lain akan diangkut dan dihanyutkan ke muara sungai (Teluk Lampung).

Kondisi yang ada semakin diperparah oleh sikap dan perilaku masyarakat khususnya yang bermukim di sekitar pesisir/pantai dan daerah aliran sungai (DAS) di mana tingkat pengetahuan dan kesadaran tentang lingkungannya masih sangat  rendah serta menganggap sungai dan laut sebagai keranjang sampah. Di samping itu, kondisi Topografi kota Bandarlampung yang umumnya miring sampai terjal turut mendukung ke arah gejala yang ada. Tidak mengherankan bila hampir disepanjang pantai Teluk Lampung pemandangan yang kita temukan di sana sini adalah tumpukan sampah dan sampah yang berserakan, khususnya sampah anorganik berupa plastik.

Di samping itu, dari beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kondisi Terumbu Karang di daerah Teluk Lampung dan sekitarnya telah banyak mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal ini tidak terlepas dari cara kita memperlakukan laut yang tidak ramah lingkungan dan tingginya beban pencemaran yang diterima perairan tersebut.  Padahal seperti kata para pakar kelautan,  perairan Teluk Lampung dan sekitarnya yang panjangnya mencapai 1200 km memiliki potensi perikanan yang termasuk terbesar di Indonesia.

Bila kita kembali ke pertanyaan yang dilontarkan di atas, kita akan menemukan jawaban apa yang tepat dalam mengatasi berbagai permasalahan sehubungan dengan kerusakan dan pencemaran laut kita. Menurut hemat penulis kunci utamanya adalah terletak pada pengetahuan, persepsi, sikap dan perilaku masyarakat  dalam memandang dan memaknai laut itu sendiri. Selama ini kita menganggap bahwa fungsi laut tidak lebih dari sekedar  ”Keranjang Sampah Raksasa” yang harus terus menerus dibebani dan dijejali oleh bahan buangan kita yang tidak akan pernah penuh, sehingga kita terus menerus membebani sungai dan laut kita dengan bahan buangan kita. Walaupun ekosistem alami seperti sungai dan laut memiliki kemampuan memulihkan diri (Homeostatis), namun bila batas itu terlampaui sungai/laut itu akan mengalami kerusakan, terlebih bila bahan buangan itu mengandung zat-zat beracun/toksik akan sulit dipulihkan.

Persepsi yang keliru dari masyarakat kita dalam memandang dan memaknai laut juga tampak jelas dari cara kita membangun/menata letak dan posisi pemukiman/rumah penduduk/nelayan yang terdapat di sepanjang pantai yang selalu membelakangi laut dan menghadap ke jalan.   Dengan letak/posisi yang demikian dapur dan kamar mandi/WC otomatis harus ditempatkan dibelakang, selanjutnya bisa dibayangkan kemana limbah dibuang. Lagi-lagi laut menjadi korban perilaku manusia. Dari fenomena sederhana itu saja kita bisa menyimpulkan bahwa kita memang kurang peduli dan kurang mencintai laut kita

Pemandangan seperti ini sangat kontras sekali dengan yang kita temukan di negara maju seperti Amerika dan Eropa. Kecintaan dan tingginya penghargaan masyarakat negara maju dalam memandang dan mempersepsi laut dapat dilihat dari bentuk dan posisi rumah yang selalu menghadap laut dan membelakangi jalan raya. Memanglah bagi masyarakat negara maju laut bukan saja dianggap sebagai sumberdaya yang sangat potensial dan banyak menyimpan kekayaan terpendam yang melebihi kekayaan ekosistem daratan, namun juga laut dipandang sebagai ”Periuk Nasi Masa Depan” disaat Ekosistem Daratan telah mengalami kehancuran seperti kita temukan sekarang ini.

Oleh karena itu, bila kita ingin mempertahankan kelestarian Sumberdaya laut kita, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus memberikan pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat kita dalam merubah persepsi, sikap  dan  perilaku masyarakat dalam memaknai apa peranan dan fungsi laut itu sendiri bagi kelangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu kita perlu mengenali laut kita secara mendalam termasuk potensi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kata istilah ”Tak Kenal Maka Tak Sayang”. Istilah ini sungguh tepat dalam upaya kita dalam merubah persepsi, perilaku dan membangkitkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan laut di saat negara lain mulai berpaling dari Pemanfaatan Ekosistem Daratan (Revolusi Hijau) menuju Pemanfaatan Ekosistem Laut (Revolusi Biru).  Itu bila kita tetap ingin mengaku sebagai bangsa pelaut!

PEMANASAN GLOBAL DAN UPAYA-UPAYA SEDERHANA DALAM MENGANTISIPASINYA

January 24, 2010

P. Nasoetion
(Jaringan Hijau Mandiri)

Dalam beberapa tahun belakangan ini perbincangan tentang isu Pemanasan Global’ bukan lagi monopoli para Aktivis Lingkungan, para kepala pemerintahan di berbagai negara, tapi juga sudah menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat awam. istilah-istilah dan kalimat “Climate Change” dan “Pemanasan Global” tampaknya juga sudah mulai akrab ditelinga kita dan hampir tiap hari bisa kita temukan baik di koran, majalah, TV, internet, billboard, poster, spanduk maupun di tempat-tempat umum lainnya seperti di mall, pasar, terminal, pusat rekreasi, kantor, sekolah, dll. Mungkin kalau kita coba menanyakan hal tersebut kepada seseorang yang kebetulan kita jumpai ditengah jalan barangkali kita akan memperoleh jawaban yang lugas tentang hal tersebut, walaupun mungkin pemahaman orang tersebut tentang hal yang dimaksud hanya sepenggal-sepenggal dan kulit luarnya nya saja.

Walaupun demikian, hal tersebut setidaknya sudah mengisyaratkan dan menunjukkan kepada kita bahwa ditengah masyarakat kita saat ini, ternyata sudah ada pemahaman serta rasa keprihatinan, bahkan rasa ketakutan yang cukup mendalam tentang “hantu” yang disebut pemanasan global atau climate change, yang diyakini suatu waktu akan datang dan dapat mengancam kehidupan umat manusia di bumi. Persepsi yang demikian adalah tidak keliru bila dikaitkan dengan berbagai isyarat/tanda-tanda dan fenomena alam yang muncul akhir-akhir ini dengan silih berganti seolah tak henti menghampiri kita. Sebut saja banjir, rob, erosi pantai, intrusi air laut, kekeringan yang panjang, suhu yang sangat ekstrim yang kita rasakan sehari-hari, puting beliung, badai dahsyat, dll.

Seperti diketahui Perubahan iklim (climate change) adalah gejala naiknya suhu permukaan bumi akibat naiknya intensitas efek rumah kaca yang kemudian menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kenaikan suhu udara ini dipicu oleh semakin tingginya kadar Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer, diantaranya oleh CO2 yang banyak dihasilkan dari aktivitas manusia seperti kegiatan pembakaran bahan bakar fosil (mis: minyak, gas, batubara) yang banyak digunakan untuk industri, transportasi, rumah tangga, pembangkit, dll. Menurut para ahli, dalam waktu 70 tahun sejak tahun 1940 suhu udara rata-rata di bumi diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 0,50 C. Pemanasan global akan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub, kemudian gelombang panas akan mengacaukan iklim dan menimbulkan badai dahsyat yang dapat memporakporandakan bangunan di berbagai kota.

Disadari atau tidak fenomena pemanasan global tersebut sebagian besar adalah akibat dari ulah aktivitas manusia di bumi yang kelewat tinggi sejalan dengan trend gaya hidup manusia modern, dimana setiap hari kita saksikan jutaan industri dan kendaran bermotor memuntahkan gas-gas polutan ke atmosfer khususnya CO2. Kondisi atmosfer kita saat ini ibaratnya seperti keranjang sampah raksasa, yang berfungsi sebagai wadah dari bermacam-macam gas yang dimuntahkan dari bumi. Kondisi ini semakin diperparah dengan semakin tingginya laju pemusnahan vegetasi/pohon oleh manusia yang ada di bumi, seperti pembalakan hutan yang seakan tiada hentinya, yang tidak diimbangi dengan upaya-upaya pemulihan dan pelestarian, sehingga diluar kemampuan alam untuk menetralisir & mendaurulang kembali gas-gas tersebut.

Dengan kondisi atmosfer kita yang demikian, Lantas hal-hal apa kiranya yang dapat kita lakukan dalam upaya mengantisipasi atau minimal memperlambat fenomena pemanasan global tersebut sehingga tidak semakin parah?

Dewasa ini bila kita perhatikan, secara perlahan namun pasti, tampaknya telah mulai tumbuh kesadaran masyarakat secara global khususnya di Negara-negara maju untuk mulai mengoreksi, kemudian mengadakan perubahan mendasar dalam semua pola pandang serta gaya hidup (Life Style) yang selama ini dipraktekkan, khususnya dalam berinteraksi dengan alam lingkungannya. Oleh karena itu, jangan heran saat ini hampir semua aktivitas ataupun kegiatan mereka, termasuk gaya hidupnya banyak yang sudah bernuansa lingkungan. Segi-segi lingkungan tampaknya hampir melekat di semua bidang dan sendi kehidupan mereka. Hampir semua kegiatan pembangunan dan aktivitas mereka juga diupayakan berorientasi lingkungan. Pola hidup mereka sudah mulai lagi berpaling ke alam (Back to Nature).

Demikian juga akhir-akhir ini telah banyak bermunculan gerakan-gerakan maupun program-program lingkungan baik yang diprakarsai oleh pemerintah, LSM, maupun masyarakat, yang pada dasarnya adalah merupakan wujud kepedulian, partisipasi dan tanggungjawab serta rasa keprihatinan yang mendalam dalam merespon perubahan lingkungan yang terjadi seperti halnya pemanasan global tersebut. Misalnya kita banyak mengenal dan mendengar istilah green consumer, green product, green building, green office (eco-office), green hospital, green campus, green market, green port, green citizen, green festival, sampai pada green lifestyle, dimana kesemuanya itu bermuara kepada adanya upaya-upaya manusia dalam melestarikan lingkungan dan penghematan sumberdaya alam sekaligus upaya-upaya untuk mengurangi pemanasan global.

Sebetulnya kita semua dapat berperan dalam upaya mengurangi pemanasan global tersebut sekecil apapun upaya yang kita lakukan. Upaya tersebut misalnya bisa dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, sampai Negara/pemerintah. Pada masyarakat kita misalnya sejak jaman dulu telah banyak dijumpai tradisi-tradisi ataupun kebiasaan serta pengetahuan dan budaya yang pada dasarnya sangat baik dalam pelestarian lingkungan, yang kita kenal dengan kearifan lokal (indigenous knowledge). Kearifan lokal tersebut saat ini lebih popular dengan istilah atau konsep 4 R (Recycling, Reuse, Reduce dan Repair ; / Recovery / Recuperation/Replant).

Nenek moyang kita jaman dahulu misalnya selalu memanfaatkan kembali limbah/sampah yang dihasilkan baik limbah rumahtangga maupun pertanian yang berupa bahan organik menjadi pupuk (Recycling), menggunakan kembali bahan-bahan atau alat-alat yang ada setelah dipakai (Re-Use), kemudian ada juga upaya penanaman kembali pohon-pohon yang sudah ditebang dihutan (replanting) ataupun reboisasi. Kegiatan ini disamping dapat melestarikan lingkungan, juga sekaligus dapat menghemat penggunaan sumberdaya alam (efisiensi).

Di lingkungan rumah, kita juga dapat berperan dalam mengatasi dan mengantisipasi pemanasan global tersebut dengan upaya sederhana, misalnya dengan mulai memilah sampah yang kita hasilkan sehari-hari antara sampah organik dan anorganik, penghematan air yang digunakan (mandi, cuci, minum, menyiram tanaman, cuci mobil, dll), penghematan sumber energy listrik (mis: penerangan, kulkas, TV, mesin cuci, computer, dll). Matikan lampu penerangan bila tidak digunakan terutama siang hari, gunakan kembali barang2 bekas yang masih dapat dimanfaatkan (mis: botol, plastik, dll). Upayakan membeli semua peralatan rumah tangga yang hemat energy dan ramah lingkungan (mis: kulkas, mobil, dll). Bahkan saat ini telah mulai ada trend terutama di kota-kota besar rumah-rumah yang memanfatkan sinar matahari sebagai sumber energi, terutama untuk penerangan.

Manfaatkan lahan-lahan atau pekarangan yang ada di lingkungan rumah sedapat mungkin untuk ditanami, sekecil apapun lahan yang tersedia, hiasi rumah kita dengan tanaman-tanaman di pot, bila lahan masih cukup tersedia upayakan dibuat sumur resapan ataupun biopori untuk menampung air hujan agar tidak sia-sia terbuang ke laut. Disamping itu, sumur resapan dapat berfungsi sebagai cadangan air yang dapat mengisi kembali air tanah yang sangat dibutuhkan pada saat musim kemarau panjang tiba.

Tampaknya kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan diatas adalah sangat sederhana, namun bila semua rumahtangga melakukan hal yang sama katakanlah dalam suatu kota/wilayah, bahkan dalam lingkup Negara-negara di dunia, dampak dan kontribusinya sangat luar biasa bagi upaya kita dalam melestarikan lingkungan, sekaligus mengurangi Pemansan Global tersebut. Mengapa kita tidak memulainya dari sekarang?

GREEN CAMPUS VERSUS PEMANASAN GLOBAL

January 24, 2010

P. Nasoetion
(Jaringan Hijau Mandiri)

Isu Pemanasan Global dan Perubahan Iklim (Climate Change) bukan lagi sekedar isapan jempol belaka, tapi sudah menunjukan bentuk & wujud yang sebenarnya kehadapan umat manusia di bumi dengan semakin tidak nyamannya bumi sebagai tempat tinggal ataupun hunian makhluk hidup. Berbagai fenomena alam yang cenderung mengalami penyimpangan (anomali) akhir-akhir ini seperti iklim yang kacau, panas yang Ekstrim berkepanjangan, intensitas curah hujan yang kelewat tinggi diluar normal, banjir, angin ribut, puting beliung, banyak dikaitkan dengan isu pemanasan global tersebut. Hal tersebut tidaklah keliru dan berlebihan bila melihat fakta dan hasil-hasil penelitian para ahli yang menunjukkan bahwa ada kecenderungan jumlah kadar gas rumah kaca seperti CO2 di atmosfer telah kelewat batas, yang terus menerus dimuntahkan dari bumi, dimana semakin hari jumlahnya dan konsentrasinya terus membumbung tinggi, serta ternyata sangat berkorelasi positif dengan semakin tingginya aktivitas manusia di Bumi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan antara lain rumah tangga (termasuk institusi/kantor/rumah sakit/sekolah/kampus), industrI, transportasi, dan lain-lain.

Berbagai bentuk antisipasi ataupun menyiasati berupa mitigasi serta adaptasi sebagai wujud kepedulian telah melahirkan berbagai program maupun gerakan-gerakan lingkungan dalam upaya memerangi pemanasan global tersebut, baik berupa program-program lingkungan yang diprakarsai oleh pemerintah (baca: Kementerian Lingkungan Hidup), gerakan-gerakan lingkungan oleh LSM Lingkungan, Pendidikan Lingkungan di sekolah-sekolah, Pesantren dan Kampus, kampanye, penyuluhan, sosialisasi, dll. Salah satu program lingkungan yang akhir-akhir ini terutama ditujukan untuk lingkungan Perguruan Tinggi adalah yang disebut dengan program eco-campus (Green Campus). Pada dasarnya berbagai program lingkungan yang dibuat pemerintah tidak terkecuali eco-campus adalah bersifat sukarela (volunteer) dan merupakan program stimulus, dimana tidak ada unsur paksaan maupun tekanan dari pemerintah. Dengan demikian yang diharapakan adalah muncul dan terbangunnnya kesadaran dan kepedulian warga kampus sendiri dalam memelihara kelestarian lingkungan. Demikian juga kampus sebagai tempat berkumpulnya para intelektual dan tempat dilahirkannya para intelektual muda generasi penerus bangsa diharapkan dapat menjadi model atau contoh bagi institusi lain dalam pengelolaan lingkungan yang baik.

Green Campus

Program eco-campus pada dasarnya dilatarbelakangi oleh antara lain bahwa, lingkungan kampus diharapkan harus merupakan tempat yang nyaman, bersih, teduh (hijau), indah dan sehat dalam menimba ilmu pengetahuan; Kemudian lingkungan kampus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem perkotaan tidak sedikit peranan dan sumbangannya bagi meningkatkan maupun dalam menurunkan pemanasan global. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana masyarakat kampus dapat mengimplementasikan IPTEK Bidang Lingkungan Hidup secara Nyata. Oleh karena itu program Eco-Campus adalah Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat kampus sebagai kumpulan masyarakat ilmiah untuk turut serta berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengurangi Pemanasan Global.

Pengertian istilah Eco-Campus/ Green Campus dalam konteks pelestarian lingkungan bukan hanya suatu lingkungan kampus yang dipenuhi dengan Pepohonan yang Hijau ataupun kampus yang dipenuhi oleh Cat Hijau, ataupun barangkali karena kebetulan Jaket Almamater kampus yang bersangkutan berwarna hijau, namun lebih jauh dari itu makna yang terkandung dalam eco-campus adalah sejauh mana warga kampus dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada di lingkungan kampus secara efektif dan efisien, misalnya dalam pemanfaatan Kertas, alat tulis menulis, penggunaan Listrik, Air, Lahan, Pengelolaan Sampah, dll. Dimana semua kegiatan itu dapat dibuat neraca dan dapat diukur secara Kuantitatif baik dalam jangka waktu bulanan maupun tahunan.

Indikator Green Campus

Oleh sebab itu, dalam program eco-campus ada beberapa indikator ataupun parameter yang dapat dijadikan sebagai ukuran apakah kampus tersebut telah benar-benar telah mencapai sebutan eco-campus ataupun Green Campus. Adapun Ukuran keberhasilan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain :
• Efisiensi penggunaan kertas sebagai kebutuhan pokok pengajaran
 Efisiensi pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
 Efisiensi penggunaan lahan sebagai ruang terbuka hijau dan estetika (landscape)
 Efisiensi penggunaan listrik
 Efisiensi penggunaan Air
 Efisiensi pemakaian sumber daya alam
 Upaya kontribusi pengurangan pemanasan Global

Pengelolaan Sampah

Kampus sebagai suatu Lembaga/ Institusi yang fungsinya utamanya menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat, tentunya dalam semua kegiatannya tidak terlepas dari penggunaan kertas yang cukup banyak. Harus diakui bahwa kondisi yang ada selama ini menunjukkan bahwa hampir semua lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta tidak terkecuali lembaga pendidikan sangat boros dalam pemakaian kertas. Hal ini bukan saja akan berdampak pada meningkatnya volume limbah yang dihasilkan di perkotaan secara langsung, dimana pada gilirannya akan memperpendek usia TPA, namun juga secara tidak langsung hal ini akan memboroskan penggunaan sumberdaya alam hutan (kayu).

Pemusnahan limbah kertas dengan cara membakar seperti yang lazim dilakukan bukanlah penyelesaian masalah sampah, bahkan sebaliknya akan menimbulkan masalah baru berupa pencemaran udara, dengan dilepaskannya gas karbondioksida yang dapat memicu meningkatnya pemanasan global. Oleh sebab itu, di dalam lingkungan kampus diharapkan sudah tersedia tempat-tempat sampah sekaligus upaya-upaya pemilahan sampah antara organik & an-organik. Penerapan konsep 4 R (Reduce, Recycle, Reuse dan Repair atau Recovery) merupakan pilihan yang tepat dan bijak dalam mengatasi masalah sampah termasuk di lingkungan kampus.

Pemanfaatan Lahan

Efisiensi penggunaan lahan di lingkungan kampus juga perlu mendapat perhatian. Idealnya harus ada perimbangan antara luas bangunan dengan ruang terbuka hijau. Minimal 30% lahan kampus sebaiknya dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Selama ini ada kecenderungan bahwa banyak lahan-lahan di lingkungan kampus yang belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan cenderung ditelantarkan atau dibiarkan sebagai lahan tidur (sleeping land) atau ruang hilang (lost space). Padahal bila lahan yang ada dimanfaatkan bagi berbagai macam tanaman, termasuk tanaman produktif misalnya buah-buahan akan memberikan manfaat ganda. Disatu sisi tanaman dapat mendaurulang gas-gas CO2 di udara, sekaligus menghasilkan udara segar (oksigen) yang memberikan kenyamanan bagi lingkungan sekitarnya, yang berarti juga akan mengurangi pemanasan global, disisi lain tanaman buah-buahan dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga kampus/masyarakat. Disamping itu dengan adanya vegetasi/tanaman dapat memberikan nilai estetika/keindahan tersendiri bagi lingkungan kampus.

Penggunaan Energi

Penggunaan energi listrik juga merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menilai apakah suatu kampus telah berwawasan lingkungan atau belum. Hal ini sangat erat kaitannya dengan isu pemanasan global itu sendiri. Selama ini sebagian besar sumber energi utama manusia di bumi lebih terfokus pada penggunaan bahan bakar fosil (BBF) seperti minyak bumi, gas, dan batubara yang jelas-jelas telah banyak menghasilkan gas-gas rumah kaca seperti CO2, dan telah memberikan kontribusi terbesar bagi pemanasan global. Disamping itu, mengingat BBF ini merupakan energi tersimpan, sehingga dapat diperkirakan stock yang ada di perut bumi, dimana hanya dapat dimanfaatkan untuk beberapa tahun ke depan. Untuk itu, perlu upaya-upaya efisiensi dalam penggunaannya sambil terus menerus mengembangkan energi alternatif lain yang ramah lingkungan seperti energi Matahari (solar cell) yang terus menerus mengalir dan tidak akan habis selama matahari masih bersinar, Energi Air, Energi Angin, Bio-fuel, Panas Bumi (geothermal), dll.

Pemanfaatan Air

Demikian juga halnya dengan pemanfaatan sumberdaya alam lainnya seperti air. Air merupakan kebutuhan Vital manusia dan makhluk hidup lainnnya. Pemanfaatan air oleh manusia ada kecenderungan terus menerus mengalami peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, baik diperkotaan maupun pedesaan serta menunjukkan pemakaian yang cenderung boros. Walaupun secara kuantitatif jumlah air di bumi relatif tidak berkurang, namun secara kualitas banyak sumber-sumber air yang telah mengalami pencemaran, baik air permukaan maupun air tanah. Pemanfaatan air permukaan (mis: air sungai) sebagai sumber air bersih dewasa ini bukan saja membutuhkan pengolahan dengan teknologi yang ekstra, namun juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Tidak mengherankan harga jual air oleh PDAM juga cenderung mengalami kenaikan yang terus menerus.

Eksploitasi air tanah, terlebih sumur bor sebagai sumber air bersih dan air minum bukan saja berdampak pada semakin terkurasnya air tanah, namun juga dapat mengakibatkan menurunnya permukaan tanah (land subsidence) seperti yang dialami oleh banyak kota-kota besar saat ini seperti Jakarta, dimana selanjutnya akan berdampak pada terjadinya intrusi air laut. Dengan adanya gejala penurunan permukaan tanah yang terus menerus akan memudahkan air laut masuk ke daratan yang lebih dikenal dengan banjir laut (rob), terlebih lebih dewasa ini ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa volume air laut terus menerus bertambah karena mencairnya es di kutub sebagai dampak dari Pemanasan Global yang terjadi, yang akan memudahkan tenggelamnya daratan.

Oleh sebab itu, efisiensi pemanfaatan air adalah sangat penting dilakukan oleh semua warga masyarakat tidak terkecuali di lingkungan kampus. Penghematan air misalnya dapat dilakukan dengan jalan memanfaatkan kembali air yang telah digunakan dengan menggunakan teknologi re-sirkulasi air seperti yang telah bayak digunakan oleh institusi lain. Jadi sisa air yang telah digunakan untuk berbagai keperluan seperti dari kamar mandi, dapur, dll. ditampung kembali dalam kolam penjernihan terpadu, yang kemudian dimanfaatkan kembali. Di samping itu, lahan yang ada juga dapat dimanfaatkan sebagai sumur resapan ataupun biopori untuk menampung air hujan yang jatuh agar tidak sia-sia mengalir sebagai air permukaan dan terbuang ke laut. Air hujan selanjutnya dapat mengisi air tanah, kemudian tersimpan sebagai air persediaan pada saat musim kemarau tiba.

Berbagai parameter/indikator sebagaimana diuraikan diatas pada dasarnya adalah disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah terutama dikaitkan dengan fenomena-fenomena alam serta fakta-fakta yang terjadi bahwasanya saat ini lingkungan hidup manusia sedang mengalami degradasi dan kerusakan-kerusakan yang luar biasa, demikian juga terjadinya laju penyusutan sumberdaya alam dengan intensitas yang cukup tinggi yang bermuara pada timbulnya Pemanasan Global. Oleh karena itu, program ini juga bertujuan untuk melestarikan lingkungan serta upaya-upaya efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan, dimana pada gilirannya diharapkan dapat meminimalisir ataupun mengurangi pemanasan global. Sudah seyogyanya kita sebagai warga kampus yang hidup dalam lingkungan masyarakat ilmiah terdidik selalu tanggap dan bertanggungjawab dalam menyikapi berbagai masalah disekeliling kita dan menjadi contoh/model, tidak terkecuali masalah lingkungan seperti Pemanasan Global / Global Warming yang sedang menghantui kita yang dapat mengancam kelanjutan Bumi dan Kehidupan kita. Mengapa kita tidak Bertindak untuk memulainya?

ILMU TEKNIK LINGKUNGAN: APA, BAGAIMANA, DAN UNTUK APA?

January 23, 2010

Drs. P. Nasoetion, M.Si.*

1. Pendahuluan

Bersamaan dengan berdirinya Universitas Malahayati pada tahun 1993/1994, salah satu jurusan unggulan yang dibuka yang bernaung di bawah Fakultas Teknik adalah Jurusan Teknik Lingkungan.

Pada saat itu dapat dikatakan jurusan Teknik Lingkungan merupakan satu-satunya jurusan Teknik Lingkungan yang terdapat di Provinsi Lampung, Sumbagsel, bahkan di Pulau Sumatera. Untuk lingkup pulau Jawa jurusan teknik lingkungan yang ada baru ditemukan di beberapa PTN seperti ITB, UI, sedangkan untuk lingkup PTS jurusan teknik lingkungan hanya ditemukan di STTL Yogyakarta, Universitas Trisakti dan Universitas Sahid di Jakarta. Jadi bisa dihitung dengan jari. Kiranya ide/gagasan dan moment pembukaan jurusan lingkungan tersebut adalah sangat tepat mengingat berbagai alasan yang melatarbelakanginya.

Adapun hal-hal yang melatarbelakangi antara lain, Pertama adalah masih sangat minimnya tenaga sarjana teknik lingkungan yang ada di Indonesia yang dihasilkan beberapa perguruan tinggi di Indonesia baik PTN maupun PTS, padahal tenaga ahli dibidang tersebut merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dan urgen diperlukan terlebih pada saat Indonesia memasuki era industrialisasi sekitar tahun 1980-an sampai pada era Globalisasi seperti sekarang ini, tidak terkecuali di Provinsi Lampung.

Kedua adalah untuk mengantisipasi semakin kompleksnya permasalahan lingkungan yang timbul dari waktu ke waktu yang dihadapi umat manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif, khususnya permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan masalah pencemaran industri, baik pencemaran terhadap air maupun udara.

Ketiga yaitu untuk mencoba membantu memecahkan masalah atau persoalan yang dihadapi manusia sehubungan dengan masalah lingkungan yang timbul dengan menggunakan pendekatan ilmu dan teknologi lingkungan, baik secara preventif maupun rehabilitatif/kuratif.

Keempat yaitu untuk membantu Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan-Badan atau Dinas terkait di  Provinsi Lampung dalam menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang cakap, handal, tangguh serta profesional di bidang lingkungan.

Bila ditengok kebelakang pencemaran oleh industri sudah mulai ada sejak dimulainya revolusi industri di Inggris pada tahun 1763. Sejak saat itu berbagai permasalahan lingkungan sehubungan dengan pencemaran udara dan air dalam kaitannya dengan menjamurnya industri di berbagai belahan dunia dengan berbagai dampak kesehatan dan lingkungan yang ditimbulkannya telah menjadi suatu problema besar yang semakin berkembang menjadi isu global, seperti masalah pemanasan global (global warming) dengan efek rumah kacanya (green house effect),  hujan asam (acid rain), penyusutan lapisan ozon (ozone depletion).

Masih segar dalam ingatan kita bagaimana  Amerika pernah mengalami suatu musim semi yang sepi (Silent Spring) tanpa kicauan burung-burung, tanpa kehadiran kupu-kupu yang indah, dan berbagai satwa lainnya, karena ternyata mereka semua telah mati terbunuh oleh Pestisida yang saat itu mulai banyak diproduksi dan digunakan oleh petani di Amerika sebagai salah satu keluaran (output) industri.

Belum lagi tragedi Minamata Tahun 1952 di teluk Minamata Jepang yaitu peristiwa tercemarnya air laut oleh logam berat Mercury akibat pencemaran oleh industri yang membuang berton-ton air raksa ke sungai  dan laut yang kemudian masuk ke tubuh manusia melalui ikan yang dikonsumsi lewat proses makan memakan (rantai makanan) yang mengakibatkan timbulnya penyakit aneh pada manusia (Itai-itai) atau  Kucing Menari.

Demikian juga kabut asap yang menyelimuti udara kota Los Angeles (Industrial SmogGray Air City) yang dihasilkan dari industri-industri yang menyebabkan langit udara kota-kota tersebut berwarna kelabu kemerahan (kabut berjelaga),  timbulnya berbagai penyakit akibat pencemaran industri, meningkatnya kecelakaan di lingkungan kerja, dan lain-lain.

2. Lahirnya Ilmu Teknik Lingkungan

Pada saat timbulnya berbagai permasalahan lingkungan khususnya pencemaran oleh industri sebagaimana dikemukakan di atas, ilmu teknik lingkungan barangkali belumlah dikenal sebagai salah satu disiplin ilmu dan belum berkembang. Orang dapat saja mendirikan suatu industri tanpa mengetahui tentang ilmu teknik industri, apalagi merencanakan, merancang/mendisain suatu teknologi pengelolaan limbah untuk industri belumlah terpikirkan.

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan pada saat dimulainya revolusi industri pencemaran air dan udara merajalela di berbagai belahan dunia. Lama kelamaan belajar dari  pengalaman dan permasalahan yang dihadapi manusia sehari-hari dalam interaksi dengan lingkungannya, semakin lama semakin disadari bahwa untuk mengantisipasi masalah lingkungan tersebut perlu suatu upaya perencanaan, pengelolaan, pengendalian maupun pencegahan dengan menggunakan suatu ilmu dan teknologi. Kemudian lahirlah ilmu “Teknik Lingkungan”.

Ilmu Teknik Lingkungan pada dasarnya adalah perpaduan (integrasi) dari 3 bidang ilmu yaitu Tata Ruang (dari Planologi), Kesehatan Lingkungan (dari Kesehatan Masyarakat), dan Teknik Penyehatan (dari Teknik Sipil). Oleh karena telah diakui sebagai  suatu disiplin ilmu, tentunya Ilmu Teknik lingkungan telah memenuhi kriteria atau ciri keilmuan seperti adanya obyek yang dikaji, memiliki metode yang jelas (metode ilmiah), tersusun dalam suatu sistem yang teratur dan terkontrol, dan bersifat universal.

Untuk itu, salah satu tujuan pendidikan yang ingin dicapai di Jurusan Teknik Lingkungan adalah   menghasilkan sarjana teknik lingkungan yang mampu memecahkan masalah lingkungan yang dihadapi manusia dengan menggunakan prinsip-prinsip  metode ilmiah (Scientific Methode) yang dimulai dari pengamatan (observasi),  terhadap lingkungan sekitar, merumuskan masalah, menyusun suatu hipotesis,  melakukan serangkaian pengukuran, eksperimen dan pengujian-pengujian atas data-data yang diperoleh (analisis), lalu kemudian menarik suatu kesimpulan. Untuk itu seorang sarjana teknik lingkungan haruslah mampu berpikir logis, analitik . dan sistematik.

Di samping itu, seorang sarjana teknik lingkungan harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang ilmu-ilmu dasar seperti matematika, kimia, fisika, biologi,  kemudian pengetahuan tentang ekologi sebagai dasar untuk memahami lingkungan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengetahuan tentang dasar-dasar keteknikan seperti menggambar rekayasa, menggambar teknik, dasar-dasar perencanaan dan juga manajemen.

Oleh sebab itu,  visi dan misi  jurusan teknik lingkungan adalah menghasilkan seorang sarjana teknik lingkungan yang  memiliki kemampuan yang tinggi dalam mendisain/merancang, merencanakan suatu teknologi pengelolaan limbah industri, limbah rumah tangga pemukiman, merencanakan bangunan pengolahan air buangan, bangunan pengolahan air minum, teknologi pengolahan air minum, merekayasa lingkungan permukiman dan perkotaan,  menganalisis dampak lingkungan dari suatu rencana kegiatan/proyek, melakukan pengelolaan limbah padat, cair, gas, dan kebisingan, melakukan pemantauan dan evaluasi lingkungan, dan lain-lain.

Oleh karena itu ilmu teknik lingkungan dapat dikatakan merupakan ilmu terapan (Applied Science) yaitu bagaimana manusia menerapkan prinsip-prinsip ekologi/ilmu lingkungan dalam mengatasi persoalan lingkungan yang dihadapinya.

Harus disadari bahwa masalah lingkungan dapat terjadi sebagai akibat pemanfaatan ruang (Tata Ruang) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah digariskan sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang suatu wilayah atau negara. Pendirian suatu industri dikawasan pemukiman adalah suatu contoh pemanfaatan ruang yang akan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran maupun dampak sosial. Oleh karena itu adanya perencanaan tata ruang yang baik dalam suatu wilayah akan dapat mengendalikan laju pembangunan yang tidak terarah yang selanjutnya dapat  mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan.

Di samping itu, tata ruang juga berfungsi mencegah timbulnya konflik pemanfaatan ruang yang sangat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.  Oleh karena itu, seorang sarjana teknik lingkungan haruslah dibekali dengan ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota (Tata Ruang).

3. Peranan  Ilmu Teknik Lingkungan dalam Pembangunan

Masalah lingkungan juga dapat timbul sebagai akibat kondisi lingkungan yang buruk  yang berdampak terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, dengan ilmu teknik lingkungan, lingkungan dapat direkayasa oleh manusia untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit akibat lingkungan. Pembuatan septiktank di setiap rumah tangga merupakan salah satu penerapan teknologi sederhana pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan oleh limbah rumah tangga. Demikian pula  perencanaan sistem drainase (SPAL) yang baik dalam suatu perkotaan dapat menghindari timbulnya masalah banjir dan penularan berbagai penyakit menular.

Perencanaan dan perancangan sumur yang baik juga dapat menghindari manusia dari penyakit bawaan air (water borne desease) seperti diare, kolera, disentri,  dimana kesemuanya itu membutuhkan ilmu dan teknologi yang harus dikuasai oleh seorang sarjana teknik lingkungan.  Oleh karena itu, dari kacamata seorang sarjana teknik lingkungan berbagai persoalan lingkungan yang timbul tersebut harus didekati dengan ilmu dan teknologi lingkungan.

Di dunia industri sarjana teknik lingkungan diharapkan dapat berperan sebagai tenaga yang handal dalam merencanakan dan merancang suatu alat teknologi pengelolaan limbah untuk menciptakan industri yang berwawasan lingkungan. Di sini peran sarjana teknik lingkungan diperlukan terutama dalam mendisain, menentukan ukuran bangunan, pemilihan teknologi rancang bangun, jenis pengolahan yang akan digunakan apakah secara fisika, kimia maupun biologis,  dengan terlebih dahulu diperoleh informasi tentang yang menyangkut jenis bahan baku, proses produksi, kapasitas produksi, debit limbah, karakteristik limbah, luas lahan yang ada, volume limbah, dan lain-lain. Sebab bagi  suatu industri di era globalisasi dan pasar bebas sekarang ini bila ingin tetap survive tidak ada pilihan selain harus tunduk pada peraturan dan undang-undang untuk tidak mencemari lingkungan. Oleh karena itu pengolahan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan sampai memenuhi baku mutu (effluent standard) yang ditetapkan dengan  menyediakan  suatu instalasi pengolahan air limbah (IPAL) bagi setiap industri menjadi suatu keharusan.

Terlebih saat ini dunia memberlakukan suatu sistem sertifikasi penjaminan mutu suatu produk industri atau Sistem Manajemen Mutu (ISO 9000) maupun Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14000), dimana bila  suatu produk/barang dagangan kualitasnya tidak memenuhi  standar dunia tidak akan laku di pasar dunia atau diboikot.

Demikian pula bila barang dagangan tersebut ternyata dihasilkan dari suatu proses produksi yang ternyata mencemari lingkungan, barang dagangan tersebut akan ditolak di pasar dunia (Ecolabeling).  Hal ini masih ditambah dengan lahirnya gerakan konsumen sedunia, yaitu timbulnya kesadaran masyarakat konsumen dunia (Green Consumer) yang hanya mau membeli suatu produk industri yang dihasilkan dari  suatu proses produksi yang ramah lingkungan (Environmental Friendly).

Walaupun dalam upaya pemerolehan sertifikasi ini bukan suatu pemaksaan dari pemerintah, namun secara lambat laun dunia industri semakin menyadari bahwa pemerolehan ISO tersebut adalah penting bagi kelangsungan industrinya. Walaupun pada awalnya pengolahan limbah dengan membangun IPAL dianggap sebagai sesuatu pemborosan, namun pada akhirnya disadari bahwa hal itu adalah sesuatu yang menguntungkan baik dari segi ekonomi maupun lingkungan (eko-efisiensi).

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pihak industri mau tidak mau harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan  termasuk SDM profesional.  Hal ini harus ditangkap sebagai tantangan dan peluang bagi seorang sarjana teknik lingkungan untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

4. Penutup

Sebagai salah satu jurusan di Fakultas Teknik Universitas Malahayati, jurusan teknik lingkungan secara berkala meninjau ulang kurikulum yang digunakan sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dan tuntutan dunia kerja dan stakeholder. Ditunjang oleh staf pengajar profesional dan berkompeten dibidangnya menyebabkan Teknik Lingkungan menjadi salah satu jurusan yang prospektif. Dalam sejarah perjalanannya sampai dengan saat ini tahun 2003 Jurusan Teknik Lingkungan telah meluluskan kurang lebih 80 sarjana teknik lingkungan (ST), dimana mereka sebagian besar terserap di berbagai lapangan kerja, seperti Pemda, Bappeda, Bapedalda, PDAM, Industri, Dinas Kesehatan, Konsultan Amdal, dan lain-lain. Mengingat jurusan teknik lingkungan ini hanya satu-satunya di Provinsi Lampung dan Sumbagsel menyebabkan tingkat persaingan alumni dalam memperoleh berbagai lapangan kerja menjadi sangat kecil.

Ke depan kebutuhan akan tenaga teknik lingkungan diperkirakan akan semakin meningkat sejalan dengan semakin tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dan pemerintah akan lingkungan yang baik dan sehat. Salah satu bentuk atau wujud kepedulian tersebut adalah dibentuknya suatu Departemen dengan seorang Menteri yang mengurus masalah lingkungan yaitu Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL).

Demikian juga dibentuknya badan-badan pengendalian dampak lingkungan di daerah-daerah tingkat II Kabupaten (BAPEDALDA KABUPATEN) menunjukkan komitmen dan kesungguhan pemerintah dalam mengatasi masalah lingkungan tersebut. Kiranya peluang ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya baik oleh calon-calon mahasiswa teknik lingkungan, mahasiswa maupun sarjana teknik lingkungan.

Dalam memasuki usia Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik  Universitas Malahayati yang ke 9 saat berlangsungnya wisuda Universitas Malahayati yang ke-III tahun 2003 ini diharapkan Jurusan teknik lingkungan semakin dewasa dan lebih dapat berkiprah dan bergelut terlebih dalam era otonomi daerah dimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan menjadi semakin besar, sehingga bila tenaga-tenaga pengelolanya tidak cukup profesional, cakap, dan tidak punya komitmen, dikhawatirkan potensi kerusakan lingkungan menjadi semakin besar pula. Untuk itu,  masih sangat banyak diperlukan tenaga-tenaga sarjana teknik lingkungan atau manusia-manusia yang peduli terhadap lingkungan.

Hal ini hanya dapat tercapai bila semua unsur atau komponen dalam sistem pendidikan tersebut seperti dosen, mahasiswa, kurikulum,  administrasi, alumni, sarana dan prasarana saling bersinergi untuk menciptakan Jurusan Teknik Lingkungan yang berkualitas, unggul, dan menjadi pilihan utama calon mahasiswa di masa depan. Semoga!!!


* Staf Pengajar Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Malahayati Bandarlampung

HUTAN KOTA DAN KUALITAS LINGKUNGAN

January 23, 2010

Oleh: P. Nasoetion, M.Si.

Staf Pengajar Fakultas Teknik Lingkungan, Universitas Malahayati/

Tim Pemantau Adipura Provinsi Lampung

Beberapa waktu yang lalu Bapak Walikota beserta jajarannya ditambah dengan unsur-unsur masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, maupun unsur Pers termasuk harian ini secara bersama-sama melaksanakan kegiatan bersih-bersih terhadap Hutan Kota yang terletak di kawasan Way Halim, bahkan harian ini melalui Pemimpin Umumnya menyerahkan bantuan kepada masyarakat sejumlah 1000 sapu lidi, belum lagi berbagai pihak lainnya yang menyumbangkan berbagai keperluan untuk kegiatan tersebut. Hal itu tidaklah sesuatu yang aneh dan berlebihan di saat-saat seluruh warga kota  mengidamkan-idamkan terciptanya suatu kota Bandarlampung yang bersih, teduh dan sehat, serta dalam upaya mendukung tekad Pemkot bersama masyarakat dalam meraih penghargaan bergengsi di bidang kebersihan lingkungan kota seperti Adipura.

Seperti diketahui dalam program adipura hutan kota merupakan salah satu komponen/parameter utama yang diamati/dinilai dari suatu kota. Pemilihan parameter ini bukanlah tanpa alasan/pertimbangan yang logis dan ilmiah, yaitu baik didasarkan atas pertimbangan  ekologis/lingkungan, sosial,  ekonomi, estetika, nilai ilmiah, maupun disesuaikan  dengan tujuan Program Adipura itu sendiri yaitu ingin menciptakan kota yang bersih dan hijau/teduh (clean and green city).  Hutan kota  merupakan suatu ekosistem yang mempunyai fungsi mejemuk yang kehadirannya semakin dibutuhkan untuk melindungi penduduk/warga kota dari berbagai masalah lingkungan kota. Hutan kota tersusun dari komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitar kota, baik membentuk jalur, menyebar, maupun bergerombol menyerupai hutan alam, serta membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi berbagai satwa, dan dapat memberikan fungsi maupun jasa lingkungan lainnya.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan suatu kota, seringkali keberadaan hutan kota ini semakin terdesak oleh sektor/kegiatan pembangunan lain, bahkan para perencana kota, penentu kebijakan dan pengelola perkotaan, sejak dini sering tidak memperhitungkan atau cenderung  mengabaikan aspek ini, baik  dalam perencanaan suatu kota maupun dalam penyusunan master plan (RUTR) suatu kota. Tidak mengherankan banyak hutan kota serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) lain yang dijumpai diberbagai kota di Indonesia — termasuk kota Bandarlampung tidak terkelola dengan baik, bahkan cenderung dibiarkan sebagai ruang yang hilang (lost space), tidak terpelihara dan tidak dimanfaatkan, sehingga menimbulkan citra negatif pada lingkungan sekitarnya.

Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Pertama: Pengetahuan dan pemahaman kita tentang fungsi dan peranan hutan kota masih sangat minim dan terbatas. Seringkali dalam pemahaman kita, bahwa keberadaan hutan kota termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Kota — fungsinya tidak lebih dari sekedar mempercantik kota (fungsi keindahan/estetika); Kedua: Kebanyakan kota-kota yang dibangun di berbagai daerah di Indonesia strukturnya hanya sekedar meniru kota-kota yang sudah ada, bahkan meniru kota-kota yang ada di Barat, tanpa memahami hakikat,  fungsi dan urgensi dari hutan kota itu sendiri; Ketiga: Perencanaan kota yang disusun selama ini cenderung tidak terpadu dan menyeluruh karena lebih menekankan pada perencanaan fisik spatial yang menyangkut tata guna lahan, sistem transportasi dan jaringan infra struktur, sedangkan yang menyangkut aspek fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang jelas-jelas untuk kepentingan warga kota kebanyakan — termasuk open space seperti Hutan Kota/RTH/Taman Kota, acapkali kurang disentuh;

Keempat: Dalam implementasinya, pelaksanaan RUTR yang telah disusun “bagus” di atas meja dan disahkan oleh para penentu kebijakan, dalam kenyataannya seringkali dilanggar atau diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan aktivitas komersial yang lebih memberikan keuntungan ekonomi yang tinggi, seperti pembangunan Mall, Plaza, dll. Di mana dari segi manfaatnya relatif hanya bisa dinikmati oleh segelintir warga masyarakat kelas menengah atas atau berpunya. Pelanggaran terhadap tata ruang di samping akan dapat menimbulkan konflik keruangan, juga dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan lingkungan perkotaan. Kelima: Masih sering terjadi adanya tumpang tindih kewenangan dan tanggungjawab dalam hal yang menyangkut pengelolaan hutan kota antara dinas-dinas/sektor yang ada seperti Kehutanan, Kebersihan dan Keindahan, Pertanian, dll.

Oleh sebab itu tidak mengherankan sejalan dengan pertumbuhan penduduk kota serta kebutuhannya yang meningkat pula — persaingan akan ruang juga semakin meningkat, sehingga konflik pemanfaatan ruang merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Sebagai dampaknya banyak hutan kota/RTH/Taman kota, lahan-lahan produktif, ruang publik (public space) serta kawasan lindung seperti bukit-bukit yang dikorbankan. Lihat saja bagaimana bukit-bukit yang ada di sekitar kota Bandarlampung yang notabene merupakan kawasan lindung yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan berbagai fungsi lingkungan lainnya, habis dikeruk/digerus dan dikorbankan untuk kepentingan pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan ekonomi  yang sebesar-besarnya, tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan. Belum lagi rencana Pemkot untuk menjadikan kawasan Way Halim sebagai pusat perdagangan yang dikhawatirkan akan semakin mengancam keberadaan hutan kota — yang notabene statusnya telah ditetapkan berdasarkan Perda yang kedudukan hukumnya relatif sangat kuat.

Dari hasil pengamatan/pemantauan yang telah dilakukan tim penilai Adipura pada tahap I sekitar bulan September – Oktober yang lalu terhadap hutan kota ini, sangat tampak bahwa ada gejala pengurangan jumlah tegakan/pohon yang sangat drastis yang ditemukan terutama disisi kanan Jalan Raya By Pass Sukarno-Hatta menuju arah ke Bakauheni, yang terlihat dari jarangnya pohon-pohon yang dulunya masih sangat rapat (kerapatan). Hal ini mengindikasikan bahwa hutan ini juga telah menjadi sasaran  penebangan liar (illegal logging) oleh pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dari informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar diketahui bahwa ternyata banyak masyarakat yang mencuri dan menebang kayu di areal hutan ini untuk dijadikan kayu bakar. Fenomena ini sekaligus mengindikasikan dan mencerminkan bahwa ternyata masih banyak di antara masyarakat perkotaan kita yang hidup dibawah garis kemiskinan yang sangat terbatas kemampuan ekonominya/daya belinya untuk membeli BBM seperti minyak tanah misalnya. Demikian juga gejala yang hampir sama dijumpai di lingkungan Hutan Kota Gunung Sulah maupun di bukit-bukit lainnnya yang terdapat di sekitar Kota Bandarlampung di mana fungsi ekologisnya tidak kalah dengan hutan kota.

Sedikitnya ada 3 fungsi hutan kota bagi kehidupan makhluk hidup termasuk manusia, antara lain:

  1. Fungsi Lansekap, yaitu yang meliputi fungsi fisik dan sosial. Fungsi fisik antara lain vegetasi sebagai unsur struktural memiliki fungsi perlindungan terhadap angin, sinar matahari, bau, kebisingan, pencemaran, dll. Fungsi sosial antara lain yaitu vegetasi dalam hutan kota merupakan tempat yang baik untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar sesama warga kota, sebagai sarana pendidikan, penelitian, kesehatan, rekreasi, olah raga, dll. Secara ekonomi hutan kota juga dapat memberikan hasil tambahan untuk kesejahteraan warga kota dengan menghasilkan buah-buahan dan tanaman obat-obatan (apotek hidup)
  2. Fungsi Pelestarian Lingkungan

Fungsi pelestarian lingkungan antara lain: (a) Menyegarkan udara atau sebagai   “Paru-Paru Kota”; (b) Hutan kota dapat menurunkan suhu udara kota dan meningkatkan kelembaban; (c) Sebagai ruang hidup satwa; (d) Penyanggah dan perlindungan terhadap permukaan tanah dari erosi; (e) Pengendalian dan dapat mengurangi polusi udara dan limbah; (f) Hutan kota juga berfungsi sebagai peredam kebisingan (g) Tempat pelestarian plasma nutfah dan bioindikator, serta (h) Menyuburkan tanah.

  1. Fungsi Estetika

Fungsi estetika antara lain adalah sebagai sarana rekreasi, dll.

Mengingat sedemikian kompleksnya fungsi dan peranan yang dapat diberikan hutan kota bagi kehidupan manusia pada khususnya dan dalam meningkatkan kualitas lingkungan kota pada umumnya, tidak mengherankan apabila ruang (space) ini termasuk dalam aspek yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh suatu kota, bukan hanya karena kebetulan termasuk aspek yang dinilai dalam program Adipura, akan tetapi lebih dari itu, mengingat fungsi dan peranannya yang besar seperti telah disinggung di atas. Terlebih di era industrialisasi dan transportasi seperti sekarang ini, di mana tingkat pencemaran udara semakin tinggi yang dapat menimbulkan fenomena “pulau panas” yang terapung di atas media yang lebih dingin yang biasanya dicapai di daerah padat penduduk di pusat kota yang terpanas, sehingga kehadiran dan keberadaan ruang ini dirasakan semakin penting dan urgen. Kehadiran vegetasi dan pohon-pohonan di suatu kota juga sangat berperan dalam mendaurulang gas-gas karbondioksida (CO2) sebagai salah satu unsur utama pencemar udara, serta kemampuan tanaman dalam memproduksi dan mengekspor oksigen ke seluruh kota, sehingga lingkungan kota menjadi segar dan nyaman.

Kehadiran hutan kota dengan keanekaragaman jenis flora dan fauna, tingkat kerapatan serta strata/tajuknya, akan dapat mempengaruhi iklim mikro/setempat dalam hal melunakkan udara kota, curah hujan, menaikkan kelembaban udara, menurunkan kadar debu serta dapat meredam pencemaran lain seperti kebisingan ditengah-tengah hiruk pikuknya lalu lintas kota, merajalelanya polusi udara,  menjamurnya hutan beton serta kerasnya kehidupan kota. Bahkan di dalam Undang-undang Kehutanan secara eksplisit diisyaratkan pentingnya suatu wilayah/kota mencadangkan minimal 30% wilayahnya tetap dibiarkan sebagai hutan/kawasan lindung. Hal ini tentunya sangatlah beralasan yaitu dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan dan melindungi keseimbangan lingkungan tanah dari erosi, keseimbangan tata air,  maupun  dalam meningkatkan kualitas udara suatu wilayah/kota.

Kedepan, nasib hutan kota seperti Way Halim yang akhir-akhir ini menjadi ajang perebutan antara pihak-pihak yang berkepentingan, nasibnya akan sangat tergantung kepada para penentu kebijakan (Pemkot), apakah pemerintah lebih berpihak kepada lingkungan ataukah lebih mementingkan mengejar keuntungan ekonomi dalam hal misalnya pajak, retribusi, PAD, dll. dengan mengorbankan lingkungan. Mengingat hutan ini merupakan lingkungan buatan (man-made environment), secara ekologis hutan kota ini kurang stabil dibandingkan hutan alami, oleh karena itu masih perlu dilakukan pengayaan (diversifikasi) tanaman/vegetasi dari berbagai jenis, demikian juga kerapatannya serta stratumnya, sehingga  heterogenitasnya tinggi, selanjutnya akan dapat meningkatkan fungsi lingkungan dari hutan kota itu sendiri.

Perhatian khusus juga perlu dicurahkan bagi hutan kota Gunung Sulah di mana akhir-akhir ini kondisinya semakin terdesak oleh pemukiman penduduk kearah bagian hulu (atas) yang lama kelamaan dikhawatirkan akan mempersempit luas hutan yang ada. Bila hal ini tidak segera diantisipasi lewat Peraturan Daerah (Perda) tentang penegasan batas-batas, larangan dan sanksi yang ketat, tidak mustahil suatu saat bukit/hutan yang ada akan menjadi target/sasaran berikutnya bagi usaha-usaha penebangan liar oleh masyarakat sekitar maupun  pengerukan bukit secara liar,  baik oleh pengusaha maupun masyarakat, atau akan berubah fungsi menjadi pemukiman yang tidak terkendali sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan perilaku manusia yang lapar lahan.

Seperti diketahui hutan kota Gunung Sulah adalah salah satu hutan/bukit alami (natural environment) di antara beberapa bukit yang terdapat disekitar kota Bandarlampung, sehingga secara ekologis  lebih mantap/stabil baik ditinjau dari keanekaragaman flora dan fauna, jumlah strata maupun dari kerapatannya. Dari berbagai hasil penelitian ilmiah di berbagai kota di dunia tentang bagaimana dan sejauh mana  peranan hutan kota terhadap lingkungan menunjukkan bahwa hutan kota termasuk taman kota, ruang terbuka hijau, taman air mancur, dll. ternyata sangat efektif dalam menanggulangi masalah lingkungan kota (suhu udara, kelembaban, debu dan kebisingan). Dengan demikian bila pengendalian secara ekologis/alami  berupa penanaman pohon-pohon (hutan kota) dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan — misalnya dalam  menjernihkan udara kota, kenapa kita tidak belajar dan tidak kembali ke alam (back to nature) dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan kota kita ditengah-tengah kompleksnya berbagai masalah lingkungan yang muncul dewasa ini. Oleh karena itu tidak ada cara atau pilihan yang lebih tepat selain mari secara bersama-sama kita lestarikan hutan kota kita kalau kita ingin menjadikan kota kita sebagai kota yang Ecopolis!

BANDARLAMPUNG GAGAL PEROLEH ADIPURA

January 23, 2010

Oleh: P. Nasoetion

Lembaga Kajian Lingkungan & Kesehatan (LKLK)

Universitas Malahayati, Tim Pemantau dan Penilai Adipura

Provinsi Lampung

Penilaian tahap pertama terhadap kota-kota peserta program Adipura di seluruh Indonesia pada umumnya, dan Provinsi Lampung khususnya telah selesai dilaksanakan sekitar bulan oktober 2005 yang lalu. Seperti sudah kita ketahui bersama hasilnya pun sudah diumumkan kepada publik secara langsung oleh Deputi Menteri Lingkungan Hidup (MEN-LH) Bidang Pencemaran Lingkungan dan dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden RI serta beberapa menteri pada malam anugerah lingkungan hidup pada hari Jum’at tanggal 16 Desember 2005. Untuk kota Bandarlampung sendiri hasilnya sungguh diluar dugaan semua pihak baik Pemkot sendiri sebagai pengelola dan penanggung jawab  kota maupun seluruh warga kota.

Predikat kota terkotor sebagaimana yang diberikan tidak serta merta harus disikapi secara negatif dan membuat kita “kebakaran jenggot” atau saling menyalahkan satu sama lain serta mencari kambing hitam siapa yang yang bersalah dan siapa yang harus bertanggung jawab. Sudah selayaknya kita introspeksi dan menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran berharga dan sebagai cambuk untuk berusaha lebih baik di kemudian hari.

Bila kita tengok sejarah perjalanan Adipura di kota Bandarlampung sambil  sejenak merenung ke masa silam tentang hal-hal apa saja yang telah kita perbuat sehubungan dengan pembangunan lingkungan kota, secara perlahan-lahan akan kita temukan jawaban apa yang tepat sehubungan dengan pertanyaan sebagaimana yang dilontarkan di judul tulisan di atas. Seperti diketahui kota ini terakhir sekali menerima penghargaan bergengsi tersebut sekitar tahun 1995. Dalam masa 10 tahun tersebut hingga kini boleh dikatakan perhatian kita terhadap lingkungan khususnya kualitas lingkungan kota sangat kurang sekali — kalau boleh dikatakan tidak tersentuh sama sekali — atau barangkali kita sudah cukup puas dengan kondisi dan hasil yang diperoleh saat itu yang menyebabkan kita lengah, sehingga tidak ada satu prestasi pun terutama di bidang lingkungan yang bisa kita raih dan banggakan sebagai warga kota, tidak terkecuali Adipura.

Kebijakan dan program Pemkot saat itu tampaknya lebih terfokus dan diarahkan pada hal-hal seperti pembangunan sarana prasarana fisik dan fasilitas kota seperti mall, ruko, penciptaan lapangan kerja dan peluang kerja/berusaha yang seluas-luasnya bagi warga, sebagai salah satu upaya mengantisipasi tingginya angka pengangguran serta banyaknya warga yang terpuruk akibat krismon yang berkepanjangan. Oleh karena itu, tidak mengherankan banyak bermunculan pedagang kaki lima (PKL) yang menghiasi hampir disetiap sudut jalanan kota, baik jalan protokol, kolektor, tidak terkecuali di pasar-pasar.

Ironisnya, kebijakan yang dilandasi oleh niat dan tujuan yang mulia dalam mensejahterakan rakyat, karena tidak disertai dengan perangkat peraturan hukum dan pengawasan/kontrol yang ketat di lapangan, pada akhirnya menjadi boomerang bagi Pemkot dan warga kota sendiri dengan ambruknya kualitas lingkungan perkotaan, yang ditandai dengan sampah yang merajalela di mana-mana, baik di pasar, jalanan, drainase, pemukiman, tidak terkelolanya dan terpeliharanya sarana kota termasuk sarana kebersihan kota, sarana sanitasi lingkungan kota, dll. Permasalahan yang timbul semakin kompleks karena rendahnya sikap mental, kesadaran dan perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga tidak mendukung ke arah perbaikan kondisi dan situasi yang muncul.

.

Jadi, bila kondisi yang ada diibaratkan tubuh manusia, selama kurun waktu tersebut, Kota Bandarlampung boleh dikatakan sedang sakit keras (akut). Orang yang sakit keras  tentu saja untuk sembuh/sehat kembali diperlukan waktu yang cukup lama untuk penyembuhannya. Dia harus diobati, dirawat secara intensif,  direhabilitasi, dan bila perlu dioperasi. Itupun tidak ada yang bisa menjamin apakah si sakit itu akan sembuh atau sebaliknya akan bertambah parah atau bahkan mati.

Demikianlah perumpamaan yang tepat untuk kondisi kota Bandarlampung saat ini dalam kaitannya dengan kondisi kualitas lingkungan kotanya, maupun dalam upaya dan tekad kita bersama meraih kembali predikat kota terbersih sebagaimana pernah kita sandang dulu. Jadi, diperlukan waktu yang cukup lama untuk pengelolaannya, baik penataan,  pembenahan, pemeliharaan, peningkatan, perawatan, pelestarian maupun pengawasan  yang intensif dan berkelanjutan. Jadi kota yang sudah sakit 10 tahun tidak lantas secara otomatis atau instant bisa disulap dalam 1 bulan atau 1 malam misalnya untuk bisa kembali pulih seperti keadaan semula.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah hal-hal apakah sebetulnya yang ingin kita capai dengan program Adipura tersebut? Makna dan pembelajaran apa yang terkandung dibalik program Adipura tersebut? Bila tujuan kita hanya sekedar ingin memperoleh penghargaan/trophy Adipura atau hanya ingin membuat kota menjadi bersih secara fisik, hal ini barangkali bukanlah suatu hal yang sulit dilakukan, ringkasnya dalam hitungan hari atau satu malam barangkali kota ini bisa kita sulap menjadi bersih. Tapi apakah hal seperti itu yang kita inginkan, serta apakah kita bisa menjamin kebersihan kota tersebut dapat dipertahankan untuk seterusnya.

Di sinilah sebetulnya letak persoalan utama yang perlu dipahami dan dipikirkan bersama serta sekaligus kita mencermati dan menggali hal-hal apa sebetulnya makna dan tujuan yang terkandung dibalik program Adipura itu sendiri, sekaligus mengoreksi di manakah letak kekurangan ataupun kelemahan kita, sebab selama ini kita sering salah mempersepsi dan keliru memaknai setiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, tidak terkecuali program Adipura, dan tampaknya sudah menjadi kelaziman bagi kita bahwa dalam memandang sesuatu kita hanya silau dan terpesona dengan kulit luar atau tampilan fisik tanpa melihat isi yang sebenarnya terkandung di dalamnya. Dengan kata lain kita hanya terpaku dengan masalah fisik yang kasat mata tanpa menyentuh aspek manusianya dengan segala pengetahuan, sikap dan perilakunya yang pada dasarnya merupakan penyebab utama sekaligus kunci utama dalam memecahkan masalah yang timbul.

Oleh karena itu, dalam konteks Program Adipura ini yang paling  sulit dan terpenting barangkali adalah bagaimana merubah sikap dan perilaku serta membangkitkan kesadaran masyarakat yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun dari yang tidak peduli lingkungan menjadi sadar lingkungan. Contohnya adalah perilaku buang sampah sembarangan.  Perilaku ini merupakan contoh kecil yang tampaknya sederhana dan telah menjadi kebiasaan sehari-hari di masyarakat, namun dampak yang ditimbulkannya sangat luar biasa bagi lingkungan termasuk kesehatan masyarakat. Hal Inilah sebetulnya yang menjadi tugas dan tantangan terberat khususnya bagi Pemkot maupun kita semua dalam upaya kita membangun masyarakat yang peduli dan cinta lingkungan.

Mengubah perilaku yang telah tertanam dan terbentuk bertahun-tahun dan telah menjadi suatu kebiasaan seperti layaknya kebiasaan makan 3 kali sehari memang bukanlah pekerjaan yang mudah semudah membalik telapak tangan. Oleh karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor intern maupun ekstern. Faktor intern antara lain mencakup pengetahuan masyarakat tentang lingkungan, persepsi, motivasi, dll. Adapun faktor ekstern dapat disebutkan misalnya faktor lingkungan sekitar, baik fisik seperti iklim maupun lingkungan sesama manusia, kebudayaan, tradisi, dll. Untuk itu, diperlukan strategi-strategi atau cara-cara yang tepat untuk merubah kebiasaan tersebut. Strategi-strategi yang ditawarkan berikut ini barangkali dapat dijadikan sebagai sekadar acuan atau pedoman dalam hal yang dimaksud.

Mengacu ke WHO sedikitnya ada 3 strategi yang  dapat  ditempuh  untuk   merubah perilaku masyarakat, yaitu Pertama: dengan menggunakan kekuatan/kekuasaan/dorongan. Dalam hal ini, perubahan perilaku dipaksakan kepada sasaran/masyarakat, misalnya dengan adanya peraturan perundangan yang harus dipatuhi (Perda, dll). Misalnya, bagi masyarakat yang buang sampah sembarangan dikenakan sanksi hukuman penjara sekian bulan/tahun atau denda sekian ribu/juta. Cara ini cukup efektif untuk merubah perilaku, akan tetapi biasanya tidak berlangsung lama karena perubahan perilaku yang terjadi tidak didasari oleh kesadaran sendiri (perilaku sesaat/semu).

Cara ini telah banyak dipraktekkan di berbagai Negara (mis: Singapore, Malaysia) maupun kota-kota termasuk kota Bandarlampung di era Adipura masa lalu.  Namun, karena tidak dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, di lapangan banyak mengalami kegagalan serta tidak berkelanjutan. Perilaku positif yang terbentuk akan berubah kembali sejalan dengan kendornya kontrol pemerintah dan lemahnya penegakan hukum. Walaupun tidak sedikit kota-kota yang telah berhasil dengan resep ini, sebut saja Kota Padang, Pakanbaru, dll, yang terbukti konsisten dapat mempertahankan kualitas lingkungan kotanya, karena di samping karena faktor yang disebutkan, juga didukung oleh tradisi budaya,  adat istiadat, serta ajaran agama yang memerintahkan ke arah pentingnya masalah kebersihan lingkungan tersebut.

Kedua: Pemberian informasi. Dengan memberikan informasi-informasi berupa pengetahuan tentang arti pentingnya kebersihan lingkungan, bagaimana dampak kesehatan dari lingkungan yang kotor, bagaimana mekanisme penularan penyakit, dll, baik melalui jalur formal di sekolah maupun nonformal di masyarakat diharapkan akan menimbulkan kesadaran lingkungan. Walaupun untuk berubahnya perilaku seseorang memerlukan waktu yang lama, dengan cara ini perubahan perilaku akan bersifat langgeng karena dilandasi oleh kesadaran sendiri;

Ketiga: Diskusi dan Partisipasi. Merupakan peningkatan dari cara ke dua hanya bersifat dua arah, masyarakat tidak hanya pasif tapi aktif berpartisipasi malalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterima.

Dari ketiga strategi sebagaimana diuraikan di atas dapat diterapkan secara sendiri-sendiri maupun kombinasi di antaranya ataupun kombinasi ketiganya sekaligus. Hal ini sangat tergantung pada kondisi dan situasi yang dijumpai di masyarakat, tingkat perkembangan masyarakat (sosial, ekonomi, budaya) dan urgensinya. Bagi masyarakat di mana tingkat kesadaran lingkungannya masih rendah dapat memilih strategi pertama misalnya, hanya saja perubahan perilaku yang terjadi tidak ada jaminan akan bersifat langgeng (perilaku semu). Yang lebih baik bila memungkinkan dianjurkan dengan menggunakan kombinasi ketiganya secara bersama-sama. Sebaliknya, bagi masyarakat di mana tingkat kesadaran lingkungannya sudah cukup tinggi, ketiga strategi yang ada sedapat mungkin tetap diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Yang tidak kalah pentingnya barangkali adalah upaya kita menggali dan mengembangkan kembali pengetahuan-pengetahuan tradisional (indigeneous knowledge) dan kearifan lingkungan (environmental wisdom) yang dimiliki oleh hampir sebagian besar masyarakat kita, baik yang bersumber dari adat istiadat/budaya, tradisi, agama/religi, yang mengarah ke upaya pelestarian lingkungan maupun keserasian hidup dengan alam lingkungan seperti halnya yang dimiliki masyarakat Minangkabau umumya dan khususnya masyarakat kota Padang. Kita, sebagai masyarakat Lampung saya kira juga memiliki tradisi dan kearifan lingkungan tersebut. Mengapa kita tidak mengelola dan memanfaatkannya. Pada akhirnya, kunci utama ke arah tercapainya tujuan yang kita inginkan seperti halnya Adipura sangat tergantung pada kesiapan mental dan bagaimana sikap, kesadaran,  serta perilaku kita terhadap lingkungan kota kita!

MENCARI PENCEMAR SUNGAI

January 23, 2010

(Walhi Institute Lampung)

Masalah pencemaran sungai khususnya oleh industri di Provinsi Lampung tampaknya merupakan masalah lingkungan klasik yang seakan tiada akhir. Dari waktu ke waktu, tahun ke tahun telinga kita seringkali mendengar teriakan penduduk khususnya yang bermukim disekitar Daerah Aliran Sungai baik Way Seputih, Way Tulangbawang, Way Pangubuan, dll. tentang matinya ikan-ikan di sungai, di kerambah, keluhan gatal-gatal pada kulit mereka setelah mandi di sungai, rusaknya daerah pertanian/sawah, dll.  Konon kabarnya dari dahulu masyarakat disana hampir tidak pernah mengalami hal seperti itu, namun semenjak kehadiran beberapa pabrik/industri, baik industri singkong/tapioka, gula, nanas, sawit/CPO, seringkali air sungai mereka menjadi keruh dan berbusa dengan warna coklat kehitam-hitaman, belum lagi aroma bau tidak sedap yang terbawa angin yang biasanya berasal dari pabrik singkong menerpa pemukiman mereka sudah menjadi santapan sehari-hari.

Kita ketahui bersama fungsi dan peranan sungai bagi masyarakat kita bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan minum, mandi, cuci, MCK, menangkap ikan, pertanian, akan tetapi lebih dari itu sungai merupakan urat nadi kehidupan/perekonomian atau merupakan bagian dari peradaban manusia. Di samping itu, sudah sejak jaman nenek moyang kita sungai juga dimanfaatkan sebagai alur pelayaran, bahkan sampai kini di beberapa pulau seperti Kalimantan sungai masih merupakan sarana lalu lintas perhubungan utama yang menghubungkan antar daerah/kota. Sejarah kelahiran kota-kota di dunia tidak terkecuali di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar kehidupan diawali dari suatu tempat yang disebut sungai.  Sebagai contoh Kota Jakarta yang tumbuh dari adanya sungai Ciliwung, Kota Palembang yang lahir dari adanya sungai Musi, Pekanbaru dengan sungai Siaknya, kota Menggala dengan Way Tulangbawang, dll. Sayangnya kondisi sebagian besar sungai-sungai tersebut saat ini telah banyak mengalami pencemaran oleh berbagai limbah buangan manusia, termasuk limbah industri, sehingga tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Akhir-akhir ini sebagaimana dilaporkan oleh beberapa media lokal Lampung terulang lagi kasus pencemaran, di mana disebutkan terjadinya pencemaran sungai akibat jebolnya kolam pengolahan limbah suatu industri/perusahaan di Lampung Tengah yang mengakibatkan matinya ribuan ikan di DAS Way Seputih dan Way Terusan (Lampost, 23-1; Radar Lampung). Yang menjadi pertanyaan mengapa kasus-kasus pencemaran oleh industri seakan tiada hentinya, terus menerus terulang? Dari catatan Walhi Lampung, selama kurun waktu 5  tahun terakhir sedikitnya telah terjadi 9 kali kasus pencemaran oleh industri khususnya yang berada di Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Selatan dan Lampung Utara.. Jumlah itu barangkali baru yang terungkap dan di ekspose oleh media, dibalik itu angkanya mungkin jauh lebih besar mengingat banyaknya jumlah industri yang tersebar di wilayah ini.  Menurut sumber WALHI Lampung total jumlah industri di Provinsi Lampung adalah sebanyak 193 buah yang umumnya adalah berupa Agroindustri,  di mana 160 buah merupakan PMDN dan 33 buah PMA, baik skala besar, menengah maupun kecil. Dari jumlah itu sebagian besar merupakan industri singkong/tapioka (33 buah), gula (6 buah), nanas,  sawit/CPO, karet, dll. di mana kesemuanya itu bila pengelolaan lingkungan khususnya limbahnya dilakukan secara tidak hati-hati sangat berpotensi dan riskan sekali menimbulkan pencemaran lingkungan, seperti halnya kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu..

Tragisnya setiap kali terjadi kasus pencemaran selama itu pula yang selalu menjadi korban adalah rakyat kecil/nelayan yang notabene hidupnya sangat tergantung dari apa apa yang bisa diberikan oleh sungai. Tragisnya lagi selama itu pula tidak ada satupun pihak yang merasa bersalah dan bertanggungjawab. Tidak perusahaan, tidak pemerintah, lantas siapa?

Berbicara tentang pencemaran dapat ditilik dari berbagai aspek, di mana masing-masing aspek dapat berdiri sendiri-sendiri maupun saling berkaitan. Dari kacamata Ilmu ekonomi lingkungan, masalah lingkungan/pencemaran timbul karena adanya eksternalitas, yaitu tidak dimasukkannya biaya lingkungan kedalam biaya produksi perusahaan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang atau pihak lain yang secara langsung tidak ada kaitannya dengan kegiatan industri, yang akibatnya harus ditanggung oleh masyarakat (sosial cost), yaitu berupa tercemarnya sungai yang menyebabkan sungai tidak dapat digunakan lagi baik untuk kegiatan masyarakat seperti mandi, cuci, pertanian, perikanan, timbulnya penyakit, dll.

Timbulnya eksternalitas mengakibatkan kegagalan pasar (market failure) untuk menyeimbangkan permintaan (demand) dan persediaan (supply) sumberdaya alam dan lingkungan. Akibatnya timbul inefisiensi dalam alokasi sumberdaya alam dan lingkungan. Kegagalan mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumberdaya alam dan lingkungan  antara lain dapat disebabkan pertama, terlalu banyak SDA dialokasikan pada sektor dan aktivitas yang mempunyai negative net social benefit seperti pembalakan, industri pencemar, dll, sebaliknya terlalu sedikit pada sektor yang mempunyai positive social benefit seperti pelestarian SDA; kedua, terlalu banyak SDA dialokasikan untuk generasi sekarang (Mis: HPH, over produksi limbah), dan terlalu sedikit untuk generasi masa depan (mis: Pelestarian).

Kegagalan pasar menjelaskan bahwa kebanyakan barang-barang lingkungan tidak ada harganya atau harganya dinilai secara tidak wajar. Barang-barang seperti udara bersih, sungai, pemandangan, tidak diberi harga karena barang-barang itu tidak diperjualbelikan di pasar, seperti halnya misalnya roti dan mentega. Karena tidak ada harga dan tidak ada pemilik,  maka dianggap barang gratis yang boleh diperlakukan sesuka kita seperti halnya membuang limbah ke sungai. Seperti diketahui barang dan jasa-jasa lingkungan seperti sungai adalah barang milik umum (public good), hak pemilikan tidak jelas (common property), tidak mudah diukur dan dinilai, mekanisme harga tidak ada, sehingga eksternalitas dari pemanfataannya menyebabkan kegagalan pasar. Dengan kata lain karena adanya ketidakjelasan hak pemilikan membuat sumberdaya alam tersebut tidak ada pasar (tidak ada penjual  yang dapat menetapkan harga SDA dan tidak ada pembeli yang mau membayar harga SDA). Hal inilah yang mendorong terjadinya kasus-kasus kerusakan lingkungan termasuk pencemaran sungai.

Untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan analisis ekonomi di mana setiap kegiatan oleh seseorang atau perusahaan menilai kelayakan kegiatannya dari kacamata sosial yaitu dengan cara menginternalisasikan masalah eksternalitas atau memasukkan biaya lingkungan kedalam biaya perusahaan atau fungsi produksi perusahaan. Dengan kata lain bila suatu pabrik dalam proses produksinya menghasilkan limbah yang merugikan masyarakat,  maka perusahaan tersebut harus menyediakan biaya tambahan (marginal cost) untuk mengolah limbah tersebut sampai pada suatu kadar tertentu yang tidak merugikan masyarakat, yaitu perusahaan wajib menyediakan IPAL/filter (penyelesaian teknologis). Cara lain yang dapat ditempah adalah dengan intervensi pemerintah berupa penetapan baku mutu lingkungan, pengenaan pajak dan subsidi (fiskal), penetapan suku bunga rendah untuk industri berteknologi bersih (non-fiskal), membeli hak dan property (konsolidasi pasar), command and control (regulasi).  Namun tampaknya semua instrumen ekonomi yang diterapkan di atas tidak mendorong pengusaha untuk selalu memperhatikan lingkungannya.

Bagi sebagian pengusaha yang berorientasi hanya mengejar keuntungan semata seringkali menganggap penerimaan usaha-usaha perlindungan terhadap lingkungan seperti halnya menyediakan suatu Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang notabene sangat mahal dianggap sebagai sesuatu yang memakan biaya/pemborosan dan mengurangi keuntungan serta kesia-siaan belaka. Oleh karena itu banyak IPAL yang dibangun seadanya jauh dari memenuhi kelayakan teknis dan lingkungan sebagaimana dipersyaratkan. Bahkan IPAL dibuat hanya sekedar untuk menampung limbah bukan mengolah limbah yang hanya dioperasikan pada waktu tertentu saja, misalnya pada saat ada tim pemantau dari instansi terkait turun ke lapangan. Adanya prasangka dan pemahaman keliru dari pengusaha yang menganggap bahwa setiap biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk upaya-upaya perlindungan lingkungan adalah suatu pemborosan, tidaklah benar, karena bagaimanpun ada asosiasi yang kuat antara produktivitas pekerja dengan kualitas lingkungan. Perlu diketahui lingkungan alam merupakan komponen penting dalam sistem ekonomi, dan tanpa lingkungan alam sistem ekonomi tidak akan berfungsi. Oleh karena itu, kita perlu memperlakukan lingkungan alam sama seperti kita memperlakukan pekerja dan modal yaitu sebagai aset dan sebuah sumber.  Kesadaran tentang hal inilah yang seringkali mendorong semakin meningkatnya kasus pencemaran lingkungan.

Dari sisi kebijakan pemerintah terjadinya eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan (over exploitation) sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan termasuk pencemaran lingkungan menunjukkan gagalnya pemerintah secara politik (political failure) dalam pengelolaan SDA termasuk dalam upaya-upaya melakukan perlindungan terhadap lingkungan. Produk perundangan yang ada khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan seperti AMDAL, Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan seringkali diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab. Amdal yang seharusnya berfungsi sebagai alat pengelolaan lingkungan, kenyataannya hanya dijadikan sebagai alat perizinan belaka, sehingga dokumen Amdal yang disusun seringkali hanya formalitas semata sekedar untuk memenuhi ketentuan perundangan dan sebagai pelengkap administrasi. Tidak mengherankan muncul istilah Amdal-amdalan atau amdal Aspal. Mirisnya lagi dokumen AMDAL yang disusun seringkali hanya sekedar mencontek alias copy paste dari dokumen AMDAL yang telah ada dari suatu proyek yang bisa jadi berbeda di tempat lain.

Rendahnya moral dan mental oknum yang terkait dengan proses AMDAL seringkali memunculkan dan semakin membuka peluang untuk tumbuh suburnya KKN. Tidak mengherankan bahwa di Indonesia tidak ada satu kasuspun yang pernah kita dengar tentang ditolaknya suatu AMDAL dari suatu proyek. Dengan kata lain semua rencana kegiatan proyek apapun jenisnya yang diusulkan pemrakarsa proyek pasti disetujui pemerintah, terlepas dari layak tidaknya proyek tersebut dibangun di suatu daerah terutama ditinjau dari aspek lingkungan. Hal ini merupakan suatu fenomena yang aneh dan menyedihkan yang dapat menimbulkan preseden buruk ditengah-tengah meningkatnya kesadaran masyarakat global akan lingkungan yang bersih dan sehat  dengan menguaknya isu lingkungan sebagai arus utama (main issue) pembangunan di semua negara. Jadi tidak mengherankan bila kondisi lingkungan kita baik dalam skala lokal dan nasional semakin hari semakin hancur.

Dokumen Amdal juga seringkali belum difungsikan dengan baik, baik oleh pengusaha proyek/perusahaan maupun instansi terkait. Padahal Amdal seharusnya dijadikan sebagai alat untuk mengawasi, memantau dan mengevaluasi setiap usaha secara berkala, termasuk pada tahap pembangunan usaha maupun selama usaha/kegiatan beroperasi.

Permasalahan semakin kompleks karena lemahnya pengawasan dan kontrol serta evaluasi  yang dilakukan pemerintah (baca Bapedalda) di lapangan. Kelemahan ini seringkali dimanfaatkan pihak perusahaan dengan tidak melaksanakan kewajibannya secara sungguh-sungguh sesuai dengan yang telah disepakati dalam AMDAL seperti pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan melaporkannya secara periodik baik kepada pemerintah, instansi terkait maupun masyarakat luas. Di sisi lain seringkali kita dengar tim Bapedalda baru sibuk turun ke lapangan secara reaktif manakala masyarakat dihebohkan dengan telah terjadinya kasus pencemaran lingkungan di suatu daerah.

Hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah secara institutional (institutional failure) dalam melakukan upaya perlindungan terhadap lingkungan secara maksimal sekaligus gagal dalam memberikan keadilan lingkungan serta  melindungi masyarakat sebagai pihak korban. Amdal sebagai dokumen publik sudah selayaknya bisa diakses dan diketahui oleh masyarakat, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan (accountability). Yang sering terjadi adalah ditutupnya akses masyarakat dalam setiap penyusunan Amdal dari suatu rencana kegiatan. Masyarakat jarang atau bahkan tidak pernah diberitahu apalagi dilibatkan ikut berpartisipasi sejak dari adanya rencana  proyek, screening, scoping, assessment, review sampai pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Jadi tidak mengherankan banyak proyek yang menimbulkan masalah dan konflik dengan masyarakat lokal setelah proyek beroperasi dikemudian hari, seperti halnya kasus pencemaran sungai oleh industri. Sangat kontras sekali dengan yang dijumpai di negara-negara maju di mana faktor partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan menduduki tempat yang utama. Seringnya terjadi kasus-kasus pencemaran sekaligus menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan (compliance) pihak perusahaan terhadap peraturan perundangan lingkungan yang ada.

Disisi lain lemahnya penegakan hukum lingkungan (law enforcement) secara langsung atau tidak langsung dapat memicu semakin maraknya kasus-kasus perusakan lingkungan. Dari cacatan WALHI secara nasional banyaknya kasus-kasus lingkungan yang tidak dapat diselesaikan secara hukum dan selalu kandas di meja pengadilan, bahkan ada terdakwa perusak hutan (ilegal logging) yang di vonis bebas (ingat kasus Adelin Lis). Hal ini menunjukkan betapa bobroknya sistem peradilan di Indonesia. Bila dikaji lebih mendalam banyak faktor yang menyebabkan mengapa hal itu terjadi, antara lain dakwaan yang diajukan maupun pembuktian di pengadilan sangat lemah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) terhadap masalah lingkungan, adanya diskriminasi dan keberpihakan pada kepentingan pemodal, KKN.

Pada akhirnya untuk menjawab pertanyaan sebagaimana dilontarkan di awal tulisan di atas, bukanlah hal yang mudah bagi kita. Ibarat mengurai benang kusut. Sulit untuk memulai dari mana. Kompleksnya permasalahan lingkungan yang ada sekompleks  pemecahannya, karena banyak sekali faktor yang terkait.  Walaupun demikian kita tidak boleh putus asa dengan tidak melakukan apa-apa. Pencemaran  terhadap sungai yang terjadi bagaimanapun  akan selalu membawa kerugian dan penderitaan bagi rakyat kecil dengan hilangnya mata pencaharian mereka, meningkatnya biaya hidup karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air, biaya pengobatan akibat terganggunya derajat kesehatan mereka, gagalnya hasil panen akibat rusaknya daerah pertanian (sawah), yang membuat mereka semakin terpuruk/miskin.  Belum lagi dampak yang lain yang tidak ternilai harganya seperti hilang/punahnya beberapa jenis biota sungai seperti beberapa jenis ikan endemik (mis: Arwana Lampung), demikian juga ikan baung yang banyak digemari masyarakat dan memiliki nilai ekonomi tinggi dimana akhir-akhir ini populasinya dikhawatirkan semakin langka dan terancam punah. Demikian juga hilangnya mangrove disepanjang pesisir timur Lampung yang tidak bisa dinilai harganya (intangible) dan tidak akan bisa digantikan peranannya oleh apapun…

Oleh karena itu, sangat diperlukan komitmen politik (political will) dan keseriusan yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mengatasi hal ini. Demikian juga sangat dibutuhkan kesadaran yang tinggi khsususnya dari para pengusaha/industri sebagai pihak yang terkait langsung dengan masalah pencemaran agar di kemudian selalu peduli terhadap lingkungan.



ADIPURA 2005: SIAPKAH BANDARLAMPUNG

January 23, 2010


Oleh: P. Nasoetion

Staf Pengajar Fakultas Teknik Lingkungan

Universitas Malahayati & Tim Pemantau Adipura

Provinsi Lampung

Berbicara tentang Adipura pikiran kita akan terbawa ke masa-masa 10 tahun yang silam dan terbayang akan keindahan Tugu Adipura yang sampai saat ini masih berdiri kokoh dan suram di perempatan Tugu Gajah, pertemuan antara Jl. Raden Intan, Jl. Sudirman, Jl. A. Yani dan Jl. Diponegoro, sebagai simbol  kebersihan dan keindahan kota Bandarlampung yang dimasa kepemimpinan walikota Nurdin Muhayat sering dijuluki Wagiman (Walikota Gila Taman) yaitu dimasa-masa tahun 1985 – 1995.

Tidak tanggung-tanggung Kota Bandarlampung pada saat itu berhasil memperoleh penghargaan Adipura sampai 5 kali berturut-turut, sehingga pada akhirnya layak memperoleh Adipura Kencana. Suatu prestasi yang luar biasa dibidang kebersihan lingkungan kota pada saat itu, sampai-sampai menurut kabar yang sempat penulis peroleh dari salah seorang pejabat Bapedalda Provinsi Lampung, konon banyak Pemkot dari Provinsi lain termasuk Pemkot kota Palembang sengaja datang berkunjung dan berguru ke kota Bandarlampung untuk belajar kiat-kiat dan resep-resep apa kiranya yang digunakan oleh Pemkot Bandarlampung sehingga mampu mencapai prestasi tersebut.

Terlepas dari berbagai prestasi dan kinerja membanggakan sebagaimana disebutkan diatas, sejak 10 tahun silam sampai sekarang kita tidak pernah bisa lagi menyaksikan  bagaimana keindahan dan kebersihan kota Bandarlampung, yang ada hanyalah kegersangan, sampah yang bertebaran disana sini, saluran drainase yang mampet dan dipenuhi sampah, sedimen dan gulma, banjir di berbagai sudut jalanan pada setiap musim hujan, pedagang kaki lima (PKL) yang memenuhi badan jalan-jalan utama/protokol/kolektor maupun di pasar-pasar sehingga sangat mengganggu arus lalu lintas, estetika, kenyamanan pejalan kaki serta konsumen yang ingin berbelanja (lihat misalnya pasar Bambu Kuning), bau yang tidak sedap yang ditimbulkan dari sampah yang membusuk, kemacetan lalulintas, polusi udara, PSK, anjal, dan gepeng yang  menghiasi hampir disetiap jalanan/traffic light disana sini.

Sungguh sangat kontradiktif dengan predikat kota Adipura sebagaimana pernah disandang kota Bandarlampung. Yang menjadi pertanyaan adalah sampai kapankah kondisi yang demikian akan terus berlangsung? Adakah upaya-upaya Pemkot dalam mengatasi masalah tersebut? Mengapa kota-kota lain cenderung dapat mempertahankan kebersihan kotanya?

Akhir-akhir ini sebagaimana sering dilansir di surat kabar maupun diberitakan dalam iklan layanan masyarakat, Pemerintah kota termasuk Dinas kebersihan dan Pertamanan tampaknya disibukkan dengan agenda/kegiatan bersih-bersih kota dan juga lomba kebersihan antar Kelurahan dan Kecamatan se Kota Bandarlampung. Apakah hal ini pertanda ditabuhnya genderang perang melawan sampah dan awal mulai timbulnya kesadaran baru Pemkot dan warga masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan kotanya? Ataukah ini ada kaitannya dengan kebijakan nasional pemerintah pusat dan mandat Kementerian Lingkungan Hidup (MENLH) tentang visi pembangunan berkelanjutan dan rencana kerjanya yaitu tentang Program Adipura.

Terlepas dari berbagai hal atau alasan tersebut semua upaya itu adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sehingga tercipta lingkungan kota yang bersih dan  sehat.

Sebagaimana diketahui bahwa program Adipura adalah program yang telah ada sejak zaman Orde Baru (ORBA), yaitu program yang bertujuan untuk menciptakan kota-kota yang bersih di seluruh Indonesia. Pada masa itu (baca: ORBA) program Adipura masih bersifat sentralistik dan kental dengan nuansa politik, dimana segalanya masih diatur dari pusat, sehingga sebuah kota bisa saja memperoleh penghargaan asalkan setor sekian misalnya, ataupun mendukung penguasa di pusat.

Walaupun demikian, harus diakui bahwa dengan adanya program tersebut dapat menciptakan kota-kota menjadi lebih bersih dan kualitas lingkungan kota secara umum semakin meningkat, contohnya: kota Bandarlampung di Provinsi Lampung dan kota Padang di Sumatera Barat, dll.

Seiring dengan timbulnya krisis ekonomi yang diikuti dengan reformasi  dan berubahnya tatanan pemerintahan tampak ada kecenderungan bahwa kualitas lingkungan perkotaan semakin menurun, dimana pada era itu perhatian dan program pemerintah   tampaknya lebih terfokus kepada masalah perbaikan ekonomi, sehingga masalah lingkungan cenderung terabaikan. Apakah kondisi ini berkaitan dengan reformasi yang terjadi ataukah kesadaran yang telah tertanam dan tercipta pada waktu dulu hanya kesadaran semu?

Perkembangan selanjutnya dapat kita ikuti yaitu periode antara tahun 2002 – 2005 sejalan dengan diberlakukannya era otonomi dan desentralisasi serta diundangkannya Undang-undang Otonomi Daerah (UU No. 22/Tahun 1999)   dimana salah satu pasalnya disebutkan bahwa kewenangan pengelolaan lingkungan hidup berada ditangan pemerintah Kota/Kabupaten Dati II.

Periode ini ditandai dengan adanya perubahan  nama program yaitu dari program Adipura menjadi Bangun Praja dan mulai diterapkannya prinsip-prinsip Good Governance dalam sistem pemerintahan termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta lebih menekankan pada pendekatan sukarela. Pada masa-masa ini kota-kota yang mengikuti program Bangun Praja hanya terbatas pada kota-kota tertentu yang ditetapkan oleh MEN-LH.

Kini program Adipura dimunculkan kembali oleh MEN-LH yang diperkuat atas arahan langsung bapak Presiden RI pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Istana Negara pada tanggal 5 Juni 2005. Pencanangan program ini sejalan dengan adanya pergeseran peran pemerintah daerah yang selama ini ada di Kabupaten Dati II, beralih ke  pemerintah Provinsi Dati I. Program Adipura kali ini memiliki sasaran seluruh kota-kota yang ada di Indonesia, baik kota Metropolitan seperti Jakarta, Medan; kota besar seperti Padang, Pakanbaru; kota sedang seperti Metro, Bengkulu; dan kota kecil seperti Kalianda, Padang Panjang, dll.

Program Adipura kali ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah (kota/kabupaten) dan masyarakat dalam mewujudkan kota bersih dan teduh (clean and green city) dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan lingkungan hidup (good environmental governance). Dengan demikian dalam setiap rencana kegiatan pembangunan perkotaan, aspek lingkungan harus sudah diperhitungkan sejak awal.

Adapun strategi yang diterapkan dalam mendorong kota-kota supaya menjadi hijau dan teduh adalah antara lain dengan menjadikan lingkungan sebagai isu utama (main issue) dalam setiap kegiatan pembangunan kota, fokus dan akuntabilitas, public disclosure serta dengan memberikan reward and punishment. Jadi dalam hal ini isu utama yang diangkat dan dikedepankan adalah terutama masalah sampah, ruang terbuka hijau (RTH), hutan kota, taman kota, tanaman peneduh serta penghijauan. Adapun jumlah kota yang ikut program Adipura di seluruh Indonesia pada tahun 2004 – 2005 sejumlah 332 kota, baik kota Metropolitan,` kota besar, sedang, maupun kota kecil. Sedangkan untuk kota-kota di pulau Sumatera sejumlah 90 kota.

Seperti diketahui dalam program adipura, komponen-komponen atau aspek-aspek yang menjadi penilaian meliputi aspek fisik maupun non-fisik. Aspek fisik meliputi tidak kurang dari 6 komponen utama yang terbagi lagi menjadi 17 sub-komponen. Komponen utama antara lain misalnya kondisi perumahan dan lingkungannya, sarana kota, sarana transportasi, perairan terbuka, sarana kebersihan, dll. Sedangkan 17 sub-komponen antara lain misalnya kondisi jalan, pasar, hutan kota, dll. Adapun komponen non fisik yang diamati/dinilai dari suatu kota adalah meliputi institusi/kelembagaan, manajemen dan daya tanggap.

Aspek yang dinilai dalam institusi misalnya adalah apakah Pemkot memiliki produk hukum dalam mengelola kebersihan kota dan bentuk produk hukumnya seperti apa (mis: Perda Lingkungan), kemudian apakah ada anggaran yang disediakan dalam penegelolaan lingkungan kota (APBD). Aspek manajemen meliputi ada tidaknya perencanaan, bagaimana pelaksanaan serta pengendaliannya. Adapun aspek daya tanggap meliputi antara lain ada tidaknya pos pengaduan masyarakat, standar operasional prosedur (SOP), jumlah pengaduan, mekanisme, dll.

Dalam pengukuran/penilaian  komponen fisik kota dilakukan dengan pengamatan langsung (observasi) ke obyek yang termasuk dalam komponen penilaian, dengan menggunakan instrumen/alat ukur yang telah disusun berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh tim kriteria MENLH.

Sedangkan untuk pengukuran atau penilaian aspek non-fisik dengan menggunakan angket/kuesioner sebagai alat ukur utama yang diisi oleh pejabat instansi yang bertanggungjawab atau terkait dengan masalah kebersihan lingkungan perkotaan, misalnya Dinas Pasar untuk masalah kebersihan pasar, Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk kebersihan jalan dan pemeliharaan penghijauan kota/taman kota, Dinas PU bertanggungjawab dalam masalah drainase perkotaan, Dinas Kehutanan untuk Hutan kota, Dinas Lalu Lintas/Perhubungan untuk pengelolaan kebersihan terminal/pelabuhan/stasion kereta/lapangan terbang, dll.

Melihat kompleksnya permasalahan lingkungan perkotaan yang kini dihadapi kota Bandarlampung sebagaimana disinggung diatas, sudah siapkah Pemkot dan warga masyarakat  kota Bandarlampung melakukan pembenahan dan penataan disana sini terhadap wajah  kota yang sudah terlanjur carut marut seperti sekarang ini? Bila Pemkot dan warga masyarakat ingin kembali meraih penghargaan bergengsi tersebut bukan saja diperlukan kemauan dan kerja keras dari bapak walikota beserta seluruh aparat Pemkot, akan tetapi juga perlu adanya komitmen yang tinggi serta keterlibatan dan partisipasi seluruh warga kota Bandarlampung. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan penyuluhan yang terus menerus untuk membangkitkan kesadaran warga akan arti pentingnya masalah kebersihan lingkungan.

Di samping itu, diperlukan koordinasi antar instansi/dinas yang terkait dengan masalah tersebut, karena selama ini ada kesan bahwa seolah-olah masalah kebersihan kota mutlak menjadi  tanggung jawab Dinas Kebersihan kota semata, sehingga dinas-dinas lain cenderung lepas tangan dan saling lempar tanggungjawab, dan  biasanya alasan klasik yang muncul adalah ketiadaan/terbatasnya anggaran dan SDM yang dialokasikan untuk bidang tersebut.

Bila kita belajar dari kota-kota langganan Adipura seperti Padang, Medan dan Pakanbaru, bukan sesuatu yang aneh bila kita temukan Bapak Walikotanya atau wakil Walikotanya sendiri yang langsung bertindak sebagai penanggungjawab program Adipura, lengkap dengan struktur organisasi dan kantor sekretariat khusus Adipura.   Dengan kata lain ada suatu tim khusus yang dibentuk Pemkot dalam mengelola adipura yang langsung diketuai oleh Bapak Walikota yang melibatkan unsur-unsur atau dinas terkait sebagaimana disebutkan di atas. Tim ini bekerja terus menerus terlepas dari ada atau tidaknya penilaian dari Tim penilai  MENLH.

Mengapa kita tidak mencoba belajar dan menimba pengalaman dari keberhasilan kota-kota tersebut. Sudah barang tentu setiap upaya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, pastilah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Disinilah dipertaruhkan dan diuji sejauh mana komitmen dan kepedulian Pemkot Bandarlampung yang dimotori oleh  bapak walikota/wakil walikota terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup perkotaan tersebut.

Bila kita masih beranggapan bahwa masalah lingkungan hidup dianggap sebagai cost yang tidak menguntungkan sama sekali dan menjadi beban serta dianggap sebagai suatu pemborosan, kita harus bersiap-siap menunggu kehancuran lingkungan kota yang lebih parah yang selanjutnya dapat menjadi boomerang bagi warga kota, seperti merajalelanya berbagai penyakit akibat kondisi sanitasi lingkungan perkotaan yang buruk, meningkatnya pencemaran  udara perkotaan, yang berdampak pada meningkatnya angka kesakitan dan kematian. Sebagai contoh Menurut Bank Dunia Biaya kesehatan yang ditimbulkan akibat pencemaran udara yang harus ditanggung oleh masyarakat di kota besar seperti Jakarta misalnya adalah sekitar 250 juta dollar/tahun.

Sebaliknya bila isu-isu lingkungan diletakkan menjadi isu utama dalam setiap kegiatan pembangunan termasuk pembangunan perkotaan, pada akhirnya kita akan menyadari bahwa ternyata dalam jangka panjang upaya-upaya tersebut ternyata adalah sesuatu yang menguntungkan, baik dari segi ekonomi maupun ekologi/lingkungan. Sebab bagaimanapun upaya-upaya pencegahan (Preventif) akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan upaya pemulihan/ kuratif/rehabilitasi lingkungan yang sudah terlanjur mengalami kerusakan.

Memang piagam Adipura bukanlah segala-galanya dan bukan tujuan utama, melainkan hanya tujuan antara yang ingin dicapai suatu kota. Sebab bila hal ini yang terjadi kesadaran dan perilaku warga yang diharapkan meningkat hanya bersifat semu/sesaat, padahal kita mengharapkan perilaku yang terbentuk adalah perilaku yang bersifat langgeng. Dengan kata lain ada atau tidak penghargaan (reward) kesadaran dan perilaku warga terhadap kebersihan lingkungan kotanya tetap tertanam di hati warga kota yang akan berkembang menjadi kebiasaan/tradisi hidup keseharian.

Harus diakui bahwa untuk merubah perilaku yang sudah tertanam dan terbentuk bertahun-tahun seperti kebiasaan buang sampah sembarangan bukanlah hal yang mudah bagi kita seperti halnya membalik telapak tangan,  akan tetapi diperlukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh, memakan waktu yang lama dan tak kenal lelah secara terus menerus dalam menyadarkan warga masyarakat agar tetap peduli terhadap lingkungan kotanya. Dengan demikian, cita-cita kita bersama  untuk membangun kota Bandarlampung yang bersih dan teduh (clean and green city) dapat tercapai, dan Insya Allah Piagam Adipura dapat kita raih kembali, dan Tugu Adipura bersinar kembali. Semoga!!!

PERANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

January 23, 2010

Oleh: Drs. P. Nasoetion, M.Si.

Staf Pengajar Fakultas Teknik Lingkungan

Universitas Malahayati Bandarlampung

Salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi efektif dan efisien tidaknya pengelolaan lingkungan hidup di suatu negara atau daerah adalah tersedia tidaknya laboratorium yang dalam hal ini adalah laboratorium lingkungan yang mampu menghasilkan data yang valid dan reliable, tidak terbantahkan, serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maupun secara hukum.  Oleh karena itu, peranan dan fungsi laboratorium lingkungan adalah sangat vital dalam mendukung tugas-tugas pemerintah terutama yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di pusat maupun lembaga-lembaga lingkungan hidup di daerah seperti  Bapedalda ataupun Badan Pengelolalaan Lingkungan Hidup (BPLH), terutama dalam menyediakan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid baik untuk dipergunakan untuk mengetahui atau memonitor  ada tidaknya pencemaran lingkungan di suatu wilayah (mis: sungai) maupun sebagai alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan. Pentingnya laboratorium lingkungan tersebut sering diibaratkan sebagai jantung pada manusia. Artinya sistem pengelolaan lingkungan tidak akan berjalan efektif dan efisien tanpa didukung oleh laboratorium.

Disamping itu, data kualitas lingkungan juga dapat dipergunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, maupun pengawasan yang sangat berguna bagi para pengambil keputusan, perencana, penyusun program, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menentukan kebijakan lingkungan hidup. Hal itu sesuai dengan filosofi yang menyatakan bahwa: “No Measurement – No Data; No Data – No Information; No Information – No Management; No Management – No Policy”. Meningkatnya kasus-kasus pencemaran lingkungan dan sering kandasnya kasus-kasus lingkungan melalui proses pengadilan di Indonesia (mis: pencemaran sungai, kebakaran hutan) seringkali disebabkan oleh kurangnya data-data dan informasi serta tidak validnya data yang dikumpulkan dari lapangan maupun yang dihasilkan dari analisis laboratorium, sehingga data sebagai alat bukti pencemaran sangat lemah, yang selanjutnya mengakibatkan dakwaan maupun pembuktian sangat lemah, dimana selanjutnya sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum lingkungan. Kelemahan ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab untuk tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik.  Memang harus diakui bahwa laboratorium pengujian lingkungan yang ada di Indonesia saat ini baru dimiliki oleh daerah-daerah tertentu pada level provinsi, sedangkan pada tingkat kabupaten, hanya kabupaten-kabupaten  tertentu yang memilikinya, itupun hanya laboratorium sederhana yang sangat minim peralatannya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan anggaran pemerintah pusat atau Pemda yang sangat terbatas untuk dapat menyediakan laboratorium yang notabene harganya sangat mahal.

Dengan kondisi yang demikian kita tidak bisa berharap bahwa pengelolaan lingkungan hidup di daerah tersebut akan berjalan dengan baik. Sebagai contoh di Provinsi Lampung institusi/lembaga yang telah memiliki laboratorium pengujian yang sudah cukup lama antara lain adalah Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL)/Poltekes, Laboratorium Daerah (Dinas Kesehatan). Hal itupun biasanya terbatas pada pengujian parameter-parameter kualitas lingkungan  tertentu dari kualitas air, kualitas udara, bising, debu, dll.  Belakangan laboratorium yang representative dan memadai barulah dimiliki oleh Bapedalda Provinsi maupun Kota Bandarlampung.  Oleh karena itu, kita sangat appresiatif  dengan apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam upaya peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan di daerah dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup (DAK-LH), dimana pada tahun 2006 difokuskan kepada pengadaan peralatan laboratorium sederhana untuk pemantauan kualitas air serta pembangunan laboratorium lingkungan di beberapa daerah termasuk di Sumatera.

Sesuai dengan judul tulisan di atas, maka tulisan ini mencoba menguraikan tentang bagaimana peranan laboratorium lingkungan dalam pengelolaan lingkungan.

Data kualitas lingkungan yang dihasilkan dari laboratorium antara lain dapat dijadikan sebagai indikasi adanya pencemaran lingkungan sekaligus sebagai alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan maupun dalam membuat perencanaan dan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk mendapatkan validitas data pengujian parameter kualitas lingkungan yang dapat dipercaya sesuai dengan tujuan yang diharapkan, bukan hanya dibutuhkan laboratorium yang memenuhi syarat dan refresentative, akan tetapi juga yang lebih penting adalah diperlukan manajemen laboratorium yang baik, peralatan laboratorium yang lengkap, personel yang kompeten, biaya dll.

Dalam pembuktian kasus`pencemaran lingkungan sungai misalnya, bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, ada beberapa tahapan ataupun prosedur yang perlu diperhatikan terutama dalam pengambilan sampel air sungai. Dengan kata lain diperlukan perencanaan pengambilan sampel yang baik yang bertujuan antara lain:

  1. Memastikan kembali tujuan pengambilan sampel lingkungan
  2. Memutuskan cara-cara mencapai tujuan
  3. Mengetahui apa yang harus dilakukan saat pengambilan sampel dengan mempertimbangkan sumberdaya dan segala urusan administrasi, misalnya ijin untuk memasuki suatu pabrik
  4. Menyiapkan sumberdaya yang diperlukan
  5. Menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pengambilan sampel dan tahapan selanjutnya  yaitu penanganan sampel di lapangan, transportasi, preparasi, dan analisis di laboratorium (Hadi, 2005).

Secara umum tujuan pengambilan sampel lingkungan ada 4 yaitu:

1.   Mengumpulkan data rona awal lingkungan (exploratory)

Pengambilan sampel lingkungan dengan tujuan pengumpulan data rona awal lingkungan pada hakikatnya adalah mengetahui informasi awal kualitas lingkungan pada daerah dan waktu tertentu. Data yang diperoleh dapat membantu menggambarkan kualitas lingkungan pada situasi tertentu. Data tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembanding atau evaluasi kualitas lingkungan sehubungan dengan adanya perubahan sebagai dampak kegiatan di sekitar daerah tersebut. Misalnya untuk membantu menyajikan informasi awal tentang keberadaan bahan pencemar atau polutan beserta nilai konsentrasinya.

2.   Memantau lingkungan (monitoring)

Pemantauan lingkungan adalah pengulangan uji parameter lingkungan di lokasi dan titik pengambilan sampel yang telah ditetapkan pada periode tertentu.  Hal itu berarti ketika sampel lingkungan yang diambil dapat mewakili kondisi sesungguhnya untuk parameter yang sama dalam periode tertentu, data pemantauan akan dapat dibandingkan.

3.   Menegakkan hukum lingkungan

Dalam mengawasi penerapan peraturan perundangan lingkungan hidup atau membuktikan indikasi pencemaran lingkungan diperlukan pengambilan sampel dimana penentuan lokasi dan titik pengambilannya didasarkan pada situasi yang ada, sedangkan parameter ujinya disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi.

4.   Melakukan penelitian lingkungan

Pengambilan sampel untuk penelitian lingkungan sangat tergantung pada ruang lingkup penelitian.

Selanjutnya pemantauan lingkungan (monitoring) mempunyai tujuan antara lain:

  1. Menentukan status kualitas lingkungan
  2. Mengelola sumberdaya alam
  3. Menentukan kebijakan pengeloaan lingkungan
  4. Menghadapi masalah lingkungan global

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan  atau pembuktian kasus pencemaran lingkungan (mis: sungai) di samping diperlukan data dan informasi tentang rona awal atau base line study, juga perlu diperhatikan teknik dan prosedur pengambilan sampel yang benar secara ilmiah, titik lokasi pengambilan sampel, personel yang memiliki latarbelakang pendidikan yang sesuai, pengetahuan yang memadai tentang undang-undang lingkungan dan standar terkait.  Petugas pengambil sampel juga hendaknya dilakukan oleh yang berkompeten, misalnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk oleh kepolisian atau instansi terkait.

Di samping itu yang lebih penting diperhatikan adalah bagaimana pengendalian mutu lapangan (field quality control) dari sampel yang dilakukan oleh petugas sehingga data yang dihasilkan dari lapangan dapat dipercaya dan valid. Mutu data lapangan sangat tergantung dari beberapa hal, antara lain:

  1. Pengambilan sampel yang representative
  2. Penggunaan peralatan yang tepat
  3. Penanganan dan pengawetan yang sesuai
  4. Prosedur identifikasi dan rangkaian pengamanan sampel yang memadai
  5. Pengendalian mutu lapangan

Selanjutnya, agar data yang dihasilkan dari lapangan  dapat dipercaya dan valid sehingga dapat dijadikan sebagai dasar atau bukti dalam penegakan hukum lingkungan ataupun dalam membuat perencanaan maupun kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup baik di pusat maupun di daerah sangat tergantung pada bagaimana penanganan sampel di lapangan, transportasi sampel dari lapangan ke laboratorium, preparasi sampel di laboratorium, dan analisis di laboratorium lingkungan dilakukan.

Bila pengambilan sample di lapangan tidak memenuhi kesesuaian terhadap kaidah-kaidah yang berlaku, maka langkah selanjutnya seperti pengawetan, transportasi, penyimpanan, preparasi maupun pengujian di laboratorium akan sia-sia serta membuang waktu dan biaya. Filosofi penjaminan mutu mempunyai makna bahwa setiap tahapan kegiatan tidak asal betul saja, melainkan harus betul sejak awal diterapkan pada setiap proses mulai dari perencanaan pengambilan sample, pengujian sampel di laboratorium sampai penyusunan laporan pengujian termasuk interpretasi data hasil pengujian. Disinilah pentingnya peranan SDM/personal yang memiliki kompetensi/keahlian di bidang penelitian, manajemen maupun teknisi laboratorium lingkungan.

Pada akhirnya, agar pengelolaan lingkungan berjalan dengan efektif di daerah serta untuk dapat mengendalikan kerusakan lingkungan yang lebih parah, memang sudah selayaknya pemerintah mengalokasikan dana untuk membangun laboratorium lingkungan di setiap daerah tingkat II/kabupaten dilengkapi dengan SDM yang kompeten, sebab bagaimanapun canggihnya suatu laboratorium dengan segala peralatannya bila tidak ditunjang oleh SDM yang kompeten dan memadai serta dana/anggaran  pengelolaan yang memadai akan sia-sia belaka.

Hello world!

January 23, 2010

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!