ADIPURA 2005: SIAPKAH BANDARLAMPUNG


Oleh: P. Nasoetion

Staf Pengajar Fakultas Teknik Lingkungan

Universitas Malahayati & Tim Pemantau Adipura

Provinsi Lampung

Berbicara tentang Adipura pikiran kita akan terbawa ke masa-masa 10 tahun yang silam dan terbayang akan keindahan Tugu Adipura yang sampai saat ini masih berdiri kokoh dan suram di perempatan Tugu Gajah, pertemuan antara Jl. Raden Intan, Jl. Sudirman, Jl. A. Yani dan Jl. Diponegoro, sebagai simbol  kebersihan dan keindahan kota Bandarlampung yang dimasa kepemimpinan walikota Nurdin Muhayat sering dijuluki Wagiman (Walikota Gila Taman) yaitu dimasa-masa tahun 1985 – 1995.

Tidak tanggung-tanggung Kota Bandarlampung pada saat itu berhasil memperoleh penghargaan Adipura sampai 5 kali berturut-turut, sehingga pada akhirnya layak memperoleh Adipura Kencana. Suatu prestasi yang luar biasa dibidang kebersihan lingkungan kota pada saat itu, sampai-sampai menurut kabar yang sempat penulis peroleh dari salah seorang pejabat Bapedalda Provinsi Lampung, konon banyak Pemkot dari Provinsi lain termasuk Pemkot kota Palembang sengaja datang berkunjung dan berguru ke kota Bandarlampung untuk belajar kiat-kiat dan resep-resep apa kiranya yang digunakan oleh Pemkot Bandarlampung sehingga mampu mencapai prestasi tersebut.

Terlepas dari berbagai prestasi dan kinerja membanggakan sebagaimana disebutkan diatas, sejak 10 tahun silam sampai sekarang kita tidak pernah bisa lagi menyaksikan  bagaimana keindahan dan kebersihan kota Bandarlampung, yang ada hanyalah kegersangan, sampah yang bertebaran disana sini, saluran drainase yang mampet dan dipenuhi sampah, sedimen dan gulma, banjir di berbagai sudut jalanan pada setiap musim hujan, pedagang kaki lima (PKL) yang memenuhi badan jalan-jalan utama/protokol/kolektor maupun di pasar-pasar sehingga sangat mengganggu arus lalu lintas, estetika, kenyamanan pejalan kaki serta konsumen yang ingin berbelanja (lihat misalnya pasar Bambu Kuning), bau yang tidak sedap yang ditimbulkan dari sampah yang membusuk, kemacetan lalulintas, polusi udara, PSK, anjal, dan gepeng yang  menghiasi hampir disetiap jalanan/traffic light disana sini.

Sungguh sangat kontradiktif dengan predikat kota Adipura sebagaimana pernah disandang kota Bandarlampung. Yang menjadi pertanyaan adalah sampai kapankah kondisi yang demikian akan terus berlangsung? Adakah upaya-upaya Pemkot dalam mengatasi masalah tersebut? Mengapa kota-kota lain cenderung dapat mempertahankan kebersihan kotanya?

Akhir-akhir ini sebagaimana sering dilansir di surat kabar maupun diberitakan dalam iklan layanan masyarakat, Pemerintah kota termasuk Dinas kebersihan dan Pertamanan tampaknya disibukkan dengan agenda/kegiatan bersih-bersih kota dan juga lomba kebersihan antar Kelurahan dan Kecamatan se Kota Bandarlampung. Apakah hal ini pertanda ditabuhnya genderang perang melawan sampah dan awal mulai timbulnya kesadaran baru Pemkot dan warga masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan kotanya? Ataukah ini ada kaitannya dengan kebijakan nasional pemerintah pusat dan mandat Kementerian Lingkungan Hidup (MENLH) tentang visi pembangunan berkelanjutan dan rencana kerjanya yaitu tentang Program Adipura.

Terlepas dari berbagai hal atau alasan tersebut semua upaya itu adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sehingga tercipta lingkungan kota yang bersih dan  sehat.

Sebagaimana diketahui bahwa program Adipura adalah program yang telah ada sejak zaman Orde Baru (ORBA), yaitu program yang bertujuan untuk menciptakan kota-kota yang bersih di seluruh Indonesia. Pada masa itu (baca: ORBA) program Adipura masih bersifat sentralistik dan kental dengan nuansa politik, dimana segalanya masih diatur dari pusat, sehingga sebuah kota bisa saja memperoleh penghargaan asalkan setor sekian misalnya, ataupun mendukung penguasa di pusat.

Walaupun demikian, harus diakui bahwa dengan adanya program tersebut dapat menciptakan kota-kota menjadi lebih bersih dan kualitas lingkungan kota secara umum semakin meningkat, contohnya: kota Bandarlampung di Provinsi Lampung dan kota Padang di Sumatera Barat, dll.

Seiring dengan timbulnya krisis ekonomi yang diikuti dengan reformasi  dan berubahnya tatanan pemerintahan tampak ada kecenderungan bahwa kualitas lingkungan perkotaan semakin menurun, dimana pada era itu perhatian dan program pemerintah   tampaknya lebih terfokus kepada masalah perbaikan ekonomi, sehingga masalah lingkungan cenderung terabaikan. Apakah kondisi ini berkaitan dengan reformasi yang terjadi ataukah kesadaran yang telah tertanam dan tercipta pada waktu dulu hanya kesadaran semu?

Perkembangan selanjutnya dapat kita ikuti yaitu periode antara tahun 2002 – 2005 sejalan dengan diberlakukannya era otonomi dan desentralisasi serta diundangkannya Undang-undang Otonomi Daerah (UU No. 22/Tahun 1999)   dimana salah satu pasalnya disebutkan bahwa kewenangan pengelolaan lingkungan hidup berada ditangan pemerintah Kota/Kabupaten Dati II.

Periode ini ditandai dengan adanya perubahan  nama program yaitu dari program Adipura menjadi Bangun Praja dan mulai diterapkannya prinsip-prinsip Good Governance dalam sistem pemerintahan termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta lebih menekankan pada pendekatan sukarela. Pada masa-masa ini kota-kota yang mengikuti program Bangun Praja hanya terbatas pada kota-kota tertentu yang ditetapkan oleh MEN-LH.

Kini program Adipura dimunculkan kembali oleh MEN-LH yang diperkuat atas arahan langsung bapak Presiden RI pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Istana Negara pada tanggal 5 Juni 2005. Pencanangan program ini sejalan dengan adanya pergeseran peran pemerintah daerah yang selama ini ada di Kabupaten Dati II, beralih ke  pemerintah Provinsi Dati I. Program Adipura kali ini memiliki sasaran seluruh kota-kota yang ada di Indonesia, baik kota Metropolitan seperti Jakarta, Medan; kota besar seperti Padang, Pakanbaru; kota sedang seperti Metro, Bengkulu; dan kota kecil seperti Kalianda, Padang Panjang, dll.

Program Adipura kali ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah (kota/kabupaten) dan masyarakat dalam mewujudkan kota bersih dan teduh (clean and green city) dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan lingkungan hidup (good environmental governance). Dengan demikian dalam setiap rencana kegiatan pembangunan perkotaan, aspek lingkungan harus sudah diperhitungkan sejak awal.

Adapun strategi yang diterapkan dalam mendorong kota-kota supaya menjadi hijau dan teduh adalah antara lain dengan menjadikan lingkungan sebagai isu utama (main issue) dalam setiap kegiatan pembangunan kota, fokus dan akuntabilitas, public disclosure serta dengan memberikan reward and punishment. Jadi dalam hal ini isu utama yang diangkat dan dikedepankan adalah terutama masalah sampah, ruang terbuka hijau (RTH), hutan kota, taman kota, tanaman peneduh serta penghijauan. Adapun jumlah kota yang ikut program Adipura di seluruh Indonesia pada tahun 2004 – 2005 sejumlah 332 kota, baik kota Metropolitan,` kota besar, sedang, maupun kota kecil. Sedangkan untuk kota-kota di pulau Sumatera sejumlah 90 kota.

Seperti diketahui dalam program adipura, komponen-komponen atau aspek-aspek yang menjadi penilaian meliputi aspek fisik maupun non-fisik. Aspek fisik meliputi tidak kurang dari 6 komponen utama yang terbagi lagi menjadi 17 sub-komponen. Komponen utama antara lain misalnya kondisi perumahan dan lingkungannya, sarana kota, sarana transportasi, perairan terbuka, sarana kebersihan, dll. Sedangkan 17 sub-komponen antara lain misalnya kondisi jalan, pasar, hutan kota, dll. Adapun komponen non fisik yang diamati/dinilai dari suatu kota adalah meliputi institusi/kelembagaan, manajemen dan daya tanggap.

Aspek yang dinilai dalam institusi misalnya adalah apakah Pemkot memiliki produk hukum dalam mengelola kebersihan kota dan bentuk produk hukumnya seperti apa (mis: Perda Lingkungan), kemudian apakah ada anggaran yang disediakan dalam penegelolaan lingkungan kota (APBD). Aspek manajemen meliputi ada tidaknya perencanaan, bagaimana pelaksanaan serta pengendaliannya. Adapun aspek daya tanggap meliputi antara lain ada tidaknya pos pengaduan masyarakat, standar operasional prosedur (SOP), jumlah pengaduan, mekanisme, dll.

Dalam pengukuran/penilaian  komponen fisik kota dilakukan dengan pengamatan langsung (observasi) ke obyek yang termasuk dalam komponen penilaian, dengan menggunakan instrumen/alat ukur yang telah disusun berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh tim kriteria MENLH.

Sedangkan untuk pengukuran atau penilaian aspek non-fisik dengan menggunakan angket/kuesioner sebagai alat ukur utama yang diisi oleh pejabat instansi yang bertanggungjawab atau terkait dengan masalah kebersihan lingkungan perkotaan, misalnya Dinas Pasar untuk masalah kebersihan pasar, Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk kebersihan jalan dan pemeliharaan penghijauan kota/taman kota, Dinas PU bertanggungjawab dalam masalah drainase perkotaan, Dinas Kehutanan untuk Hutan kota, Dinas Lalu Lintas/Perhubungan untuk pengelolaan kebersihan terminal/pelabuhan/stasion kereta/lapangan terbang, dll.

Melihat kompleksnya permasalahan lingkungan perkotaan yang kini dihadapi kota Bandarlampung sebagaimana disinggung diatas, sudah siapkah Pemkot dan warga masyarakat  kota Bandarlampung melakukan pembenahan dan penataan disana sini terhadap wajah  kota yang sudah terlanjur carut marut seperti sekarang ini? Bila Pemkot dan warga masyarakat ingin kembali meraih penghargaan bergengsi tersebut bukan saja diperlukan kemauan dan kerja keras dari bapak walikota beserta seluruh aparat Pemkot, akan tetapi juga perlu adanya komitmen yang tinggi serta keterlibatan dan partisipasi seluruh warga kota Bandarlampung. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan penyuluhan yang terus menerus untuk membangkitkan kesadaran warga akan arti pentingnya masalah kebersihan lingkungan.

Di samping itu, diperlukan koordinasi antar instansi/dinas yang terkait dengan masalah tersebut, karena selama ini ada kesan bahwa seolah-olah masalah kebersihan kota mutlak menjadi  tanggung jawab Dinas Kebersihan kota semata, sehingga dinas-dinas lain cenderung lepas tangan dan saling lempar tanggungjawab, dan  biasanya alasan klasik yang muncul adalah ketiadaan/terbatasnya anggaran dan SDM yang dialokasikan untuk bidang tersebut.

Bila kita belajar dari kota-kota langganan Adipura seperti Padang, Medan dan Pakanbaru, bukan sesuatu yang aneh bila kita temukan Bapak Walikotanya atau wakil Walikotanya sendiri yang langsung bertindak sebagai penanggungjawab program Adipura, lengkap dengan struktur organisasi dan kantor sekretariat khusus Adipura.   Dengan kata lain ada suatu tim khusus yang dibentuk Pemkot dalam mengelola adipura yang langsung diketuai oleh Bapak Walikota yang melibatkan unsur-unsur atau dinas terkait sebagaimana disebutkan di atas. Tim ini bekerja terus menerus terlepas dari ada atau tidaknya penilaian dari Tim penilai  MENLH.

Mengapa kita tidak mencoba belajar dan menimba pengalaman dari keberhasilan kota-kota tersebut. Sudah barang tentu setiap upaya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, pastilah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Disinilah dipertaruhkan dan diuji sejauh mana komitmen dan kepedulian Pemkot Bandarlampung yang dimotori oleh  bapak walikota/wakil walikota terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup perkotaan tersebut.

Bila kita masih beranggapan bahwa masalah lingkungan hidup dianggap sebagai cost yang tidak menguntungkan sama sekali dan menjadi beban serta dianggap sebagai suatu pemborosan, kita harus bersiap-siap menunggu kehancuran lingkungan kota yang lebih parah yang selanjutnya dapat menjadi boomerang bagi warga kota, seperti merajalelanya berbagai penyakit akibat kondisi sanitasi lingkungan perkotaan yang buruk, meningkatnya pencemaran  udara perkotaan, yang berdampak pada meningkatnya angka kesakitan dan kematian. Sebagai contoh Menurut Bank Dunia Biaya kesehatan yang ditimbulkan akibat pencemaran udara yang harus ditanggung oleh masyarakat di kota besar seperti Jakarta misalnya adalah sekitar 250 juta dollar/tahun.

Sebaliknya bila isu-isu lingkungan diletakkan menjadi isu utama dalam setiap kegiatan pembangunan termasuk pembangunan perkotaan, pada akhirnya kita akan menyadari bahwa ternyata dalam jangka panjang upaya-upaya tersebut ternyata adalah sesuatu yang menguntungkan, baik dari segi ekonomi maupun ekologi/lingkungan. Sebab bagaimanapun upaya-upaya pencegahan (Preventif) akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan upaya pemulihan/ kuratif/rehabilitasi lingkungan yang sudah terlanjur mengalami kerusakan.

Memang piagam Adipura bukanlah segala-galanya dan bukan tujuan utama, melainkan hanya tujuan antara yang ingin dicapai suatu kota. Sebab bila hal ini yang terjadi kesadaran dan perilaku warga yang diharapkan meningkat hanya bersifat semu/sesaat, padahal kita mengharapkan perilaku yang terbentuk adalah perilaku yang bersifat langgeng. Dengan kata lain ada atau tidak penghargaan (reward) kesadaran dan perilaku warga terhadap kebersihan lingkungan kotanya tetap tertanam di hati warga kota yang akan berkembang menjadi kebiasaan/tradisi hidup keseharian.

Harus diakui bahwa untuk merubah perilaku yang sudah tertanam dan terbentuk bertahun-tahun seperti kebiasaan buang sampah sembarangan bukanlah hal yang mudah bagi kita seperti halnya membalik telapak tangan,  akan tetapi diperlukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh, memakan waktu yang lama dan tak kenal lelah secara terus menerus dalam menyadarkan warga masyarakat agar tetap peduli terhadap lingkungan kotanya. Dengan demikian, cita-cita kita bersama  untuk membangun kota Bandarlampung yang bersih dan teduh (clean and green city) dapat tercapai, dan Insya Allah Piagam Adipura dapat kita raih kembali, dan Tugu Adipura bersinar kembali. Semoga!!!

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: