MENCARI PENCEMAR SUNGAI

(Walhi Institute Lampung)

Masalah pencemaran sungai khususnya oleh industri di Provinsi Lampung tampaknya merupakan masalah lingkungan klasik yang seakan tiada akhir. Dari waktu ke waktu, tahun ke tahun telinga kita seringkali mendengar teriakan penduduk khususnya yang bermukim disekitar Daerah Aliran Sungai baik Way Seputih, Way Tulangbawang, Way Pangubuan, dll. tentang matinya ikan-ikan di sungai, di kerambah, keluhan gatal-gatal pada kulit mereka setelah mandi di sungai, rusaknya daerah pertanian/sawah, dll.  Konon kabarnya dari dahulu masyarakat disana hampir tidak pernah mengalami hal seperti itu, namun semenjak kehadiran beberapa pabrik/industri, baik industri singkong/tapioka, gula, nanas, sawit/CPO, seringkali air sungai mereka menjadi keruh dan berbusa dengan warna coklat kehitam-hitaman, belum lagi aroma bau tidak sedap yang terbawa angin yang biasanya berasal dari pabrik singkong menerpa pemukiman mereka sudah menjadi santapan sehari-hari.

Kita ketahui bersama fungsi dan peranan sungai bagi masyarakat kita bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan minum, mandi, cuci, MCK, menangkap ikan, pertanian, akan tetapi lebih dari itu sungai merupakan urat nadi kehidupan/perekonomian atau merupakan bagian dari peradaban manusia. Di samping itu, sudah sejak jaman nenek moyang kita sungai juga dimanfaatkan sebagai alur pelayaran, bahkan sampai kini di beberapa pulau seperti Kalimantan sungai masih merupakan sarana lalu lintas perhubungan utama yang menghubungkan antar daerah/kota. Sejarah kelahiran kota-kota di dunia tidak terkecuali di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar kehidupan diawali dari suatu tempat yang disebut sungai.  Sebagai contoh Kota Jakarta yang tumbuh dari adanya sungai Ciliwung, Kota Palembang yang lahir dari adanya sungai Musi, Pekanbaru dengan sungai Siaknya, kota Menggala dengan Way Tulangbawang, dll. Sayangnya kondisi sebagian besar sungai-sungai tersebut saat ini telah banyak mengalami pencemaran oleh berbagai limbah buangan manusia, termasuk limbah industri, sehingga tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Akhir-akhir ini sebagaimana dilaporkan oleh beberapa media lokal Lampung terulang lagi kasus pencemaran, di mana disebutkan terjadinya pencemaran sungai akibat jebolnya kolam pengolahan limbah suatu industri/perusahaan di Lampung Tengah yang mengakibatkan matinya ribuan ikan di DAS Way Seputih dan Way Terusan (Lampost, 23-1; Radar Lampung). Yang menjadi pertanyaan mengapa kasus-kasus pencemaran oleh industri seakan tiada hentinya, terus menerus terulang? Dari catatan Walhi Lampung, selama kurun waktu 5  tahun terakhir sedikitnya telah terjadi 9 kali kasus pencemaran oleh industri khususnya yang berada di Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Selatan dan Lampung Utara.. Jumlah itu barangkali baru yang terungkap dan di ekspose oleh media, dibalik itu angkanya mungkin jauh lebih besar mengingat banyaknya jumlah industri yang tersebar di wilayah ini.  Menurut sumber WALHI Lampung total jumlah industri di Provinsi Lampung adalah sebanyak 193 buah yang umumnya adalah berupa Agroindustri,  di mana 160 buah merupakan PMDN dan 33 buah PMA, baik skala besar, menengah maupun kecil. Dari jumlah itu sebagian besar merupakan industri singkong/tapioka (33 buah), gula (6 buah), nanas,  sawit/CPO, karet, dll. di mana kesemuanya itu bila pengelolaan lingkungan khususnya limbahnya dilakukan secara tidak hati-hati sangat berpotensi dan riskan sekali menimbulkan pencemaran lingkungan, seperti halnya kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu..

Tragisnya setiap kali terjadi kasus pencemaran selama itu pula yang selalu menjadi korban adalah rakyat kecil/nelayan yang notabene hidupnya sangat tergantung dari apa apa yang bisa diberikan oleh sungai. Tragisnya lagi selama itu pula tidak ada satupun pihak yang merasa bersalah dan bertanggungjawab. Tidak perusahaan, tidak pemerintah, lantas siapa?

Berbicara tentang pencemaran dapat ditilik dari berbagai aspek, di mana masing-masing aspek dapat berdiri sendiri-sendiri maupun saling berkaitan. Dari kacamata Ilmu ekonomi lingkungan, masalah lingkungan/pencemaran timbul karena adanya eksternalitas, yaitu tidak dimasukkannya biaya lingkungan kedalam biaya produksi perusahaan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang atau pihak lain yang secara langsung tidak ada kaitannya dengan kegiatan industri, yang akibatnya harus ditanggung oleh masyarakat (sosial cost), yaitu berupa tercemarnya sungai yang menyebabkan sungai tidak dapat digunakan lagi baik untuk kegiatan masyarakat seperti mandi, cuci, pertanian, perikanan, timbulnya penyakit, dll.

Timbulnya eksternalitas mengakibatkan kegagalan pasar (market failure) untuk menyeimbangkan permintaan (demand) dan persediaan (supply) sumberdaya alam dan lingkungan. Akibatnya timbul inefisiensi dalam alokasi sumberdaya alam dan lingkungan. Kegagalan mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumberdaya alam dan lingkungan  antara lain dapat disebabkan pertama, terlalu banyak SDA dialokasikan pada sektor dan aktivitas yang mempunyai negative net social benefit seperti pembalakan, industri pencemar, dll, sebaliknya terlalu sedikit pada sektor yang mempunyai positive social benefit seperti pelestarian SDA; kedua, terlalu banyak SDA dialokasikan untuk generasi sekarang (Mis: HPH, over produksi limbah), dan terlalu sedikit untuk generasi masa depan (mis: Pelestarian).

Kegagalan pasar menjelaskan bahwa kebanyakan barang-barang lingkungan tidak ada harganya atau harganya dinilai secara tidak wajar. Barang-barang seperti udara bersih, sungai, pemandangan, tidak diberi harga karena barang-barang itu tidak diperjualbelikan di pasar, seperti halnya misalnya roti dan mentega. Karena tidak ada harga dan tidak ada pemilik,  maka dianggap barang gratis yang boleh diperlakukan sesuka kita seperti halnya membuang limbah ke sungai. Seperti diketahui barang dan jasa-jasa lingkungan seperti sungai adalah barang milik umum (public good), hak pemilikan tidak jelas (common property), tidak mudah diukur dan dinilai, mekanisme harga tidak ada, sehingga eksternalitas dari pemanfataannya menyebabkan kegagalan pasar. Dengan kata lain karena adanya ketidakjelasan hak pemilikan membuat sumberdaya alam tersebut tidak ada pasar (tidak ada penjual  yang dapat menetapkan harga SDA dan tidak ada pembeli yang mau membayar harga SDA). Hal inilah yang mendorong terjadinya kasus-kasus kerusakan lingkungan termasuk pencemaran sungai.

Untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan analisis ekonomi di mana setiap kegiatan oleh seseorang atau perusahaan menilai kelayakan kegiatannya dari kacamata sosial yaitu dengan cara menginternalisasikan masalah eksternalitas atau memasukkan biaya lingkungan kedalam biaya perusahaan atau fungsi produksi perusahaan. Dengan kata lain bila suatu pabrik dalam proses produksinya menghasilkan limbah yang merugikan masyarakat,  maka perusahaan tersebut harus menyediakan biaya tambahan (marginal cost) untuk mengolah limbah tersebut sampai pada suatu kadar tertentu yang tidak merugikan masyarakat, yaitu perusahaan wajib menyediakan IPAL/filter (penyelesaian teknologis). Cara lain yang dapat ditempah adalah dengan intervensi pemerintah berupa penetapan baku mutu lingkungan, pengenaan pajak dan subsidi (fiskal), penetapan suku bunga rendah untuk industri berteknologi bersih (non-fiskal), membeli hak dan property (konsolidasi pasar), command and control (regulasi).  Namun tampaknya semua instrumen ekonomi yang diterapkan di atas tidak mendorong pengusaha untuk selalu memperhatikan lingkungannya.

Bagi sebagian pengusaha yang berorientasi hanya mengejar keuntungan semata seringkali menganggap penerimaan usaha-usaha perlindungan terhadap lingkungan seperti halnya menyediakan suatu Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang notabene sangat mahal dianggap sebagai sesuatu yang memakan biaya/pemborosan dan mengurangi keuntungan serta kesia-siaan belaka. Oleh karena itu banyak IPAL yang dibangun seadanya jauh dari memenuhi kelayakan teknis dan lingkungan sebagaimana dipersyaratkan. Bahkan IPAL dibuat hanya sekedar untuk menampung limbah bukan mengolah limbah yang hanya dioperasikan pada waktu tertentu saja, misalnya pada saat ada tim pemantau dari instansi terkait turun ke lapangan. Adanya prasangka dan pemahaman keliru dari pengusaha yang menganggap bahwa setiap biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk upaya-upaya perlindungan lingkungan adalah suatu pemborosan, tidaklah benar, karena bagaimanpun ada asosiasi yang kuat antara produktivitas pekerja dengan kualitas lingkungan. Perlu diketahui lingkungan alam merupakan komponen penting dalam sistem ekonomi, dan tanpa lingkungan alam sistem ekonomi tidak akan berfungsi. Oleh karena itu, kita perlu memperlakukan lingkungan alam sama seperti kita memperlakukan pekerja dan modal yaitu sebagai aset dan sebuah sumber.  Kesadaran tentang hal inilah yang seringkali mendorong semakin meningkatnya kasus pencemaran lingkungan.

Dari sisi kebijakan pemerintah terjadinya eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan (over exploitation) sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan termasuk pencemaran lingkungan menunjukkan gagalnya pemerintah secara politik (political failure) dalam pengelolaan SDA termasuk dalam upaya-upaya melakukan perlindungan terhadap lingkungan. Produk perundangan yang ada khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan seperti AMDAL, Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan seringkali diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab. Amdal yang seharusnya berfungsi sebagai alat pengelolaan lingkungan, kenyataannya hanya dijadikan sebagai alat perizinan belaka, sehingga dokumen Amdal yang disusun seringkali hanya formalitas semata sekedar untuk memenuhi ketentuan perundangan dan sebagai pelengkap administrasi. Tidak mengherankan muncul istilah Amdal-amdalan atau amdal Aspal. Mirisnya lagi dokumen AMDAL yang disusun seringkali hanya sekedar mencontek alias copy paste dari dokumen AMDAL yang telah ada dari suatu proyek yang bisa jadi berbeda di tempat lain.

Rendahnya moral dan mental oknum yang terkait dengan proses AMDAL seringkali memunculkan dan semakin membuka peluang untuk tumbuh suburnya KKN. Tidak mengherankan bahwa di Indonesia tidak ada satu kasuspun yang pernah kita dengar tentang ditolaknya suatu AMDAL dari suatu proyek. Dengan kata lain semua rencana kegiatan proyek apapun jenisnya yang diusulkan pemrakarsa proyek pasti disetujui pemerintah, terlepas dari layak tidaknya proyek tersebut dibangun di suatu daerah terutama ditinjau dari aspek lingkungan. Hal ini merupakan suatu fenomena yang aneh dan menyedihkan yang dapat menimbulkan preseden buruk ditengah-tengah meningkatnya kesadaran masyarakat global akan lingkungan yang bersih dan sehat  dengan menguaknya isu lingkungan sebagai arus utama (main issue) pembangunan di semua negara. Jadi tidak mengherankan bila kondisi lingkungan kita baik dalam skala lokal dan nasional semakin hari semakin hancur.

Dokumen Amdal juga seringkali belum difungsikan dengan baik, baik oleh pengusaha proyek/perusahaan maupun instansi terkait. Padahal Amdal seharusnya dijadikan sebagai alat untuk mengawasi, memantau dan mengevaluasi setiap usaha secara berkala, termasuk pada tahap pembangunan usaha maupun selama usaha/kegiatan beroperasi.

Permasalahan semakin kompleks karena lemahnya pengawasan dan kontrol serta evaluasi  yang dilakukan pemerintah (baca Bapedalda) di lapangan. Kelemahan ini seringkali dimanfaatkan pihak perusahaan dengan tidak melaksanakan kewajibannya secara sungguh-sungguh sesuai dengan yang telah disepakati dalam AMDAL seperti pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan melaporkannya secara periodik baik kepada pemerintah, instansi terkait maupun masyarakat luas. Di sisi lain seringkali kita dengar tim Bapedalda baru sibuk turun ke lapangan secara reaktif manakala masyarakat dihebohkan dengan telah terjadinya kasus pencemaran lingkungan di suatu daerah.

Hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah secara institutional (institutional failure) dalam melakukan upaya perlindungan terhadap lingkungan secara maksimal sekaligus gagal dalam memberikan keadilan lingkungan serta  melindungi masyarakat sebagai pihak korban. Amdal sebagai dokumen publik sudah selayaknya bisa diakses dan diketahui oleh masyarakat, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan (accountability). Yang sering terjadi adalah ditutupnya akses masyarakat dalam setiap penyusunan Amdal dari suatu rencana kegiatan. Masyarakat jarang atau bahkan tidak pernah diberitahu apalagi dilibatkan ikut berpartisipasi sejak dari adanya rencana  proyek, screening, scoping, assessment, review sampai pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Jadi tidak mengherankan banyak proyek yang menimbulkan masalah dan konflik dengan masyarakat lokal setelah proyek beroperasi dikemudian hari, seperti halnya kasus pencemaran sungai oleh industri. Sangat kontras sekali dengan yang dijumpai di negara-negara maju di mana faktor partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan menduduki tempat yang utama. Seringnya terjadi kasus-kasus pencemaran sekaligus menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan (compliance) pihak perusahaan terhadap peraturan perundangan lingkungan yang ada.

Disisi lain lemahnya penegakan hukum lingkungan (law enforcement) secara langsung atau tidak langsung dapat memicu semakin maraknya kasus-kasus perusakan lingkungan. Dari cacatan WALHI secara nasional banyaknya kasus-kasus lingkungan yang tidak dapat diselesaikan secara hukum dan selalu kandas di meja pengadilan, bahkan ada terdakwa perusak hutan (ilegal logging) yang di vonis bebas (ingat kasus Adelin Lis). Hal ini menunjukkan betapa bobroknya sistem peradilan di Indonesia. Bila dikaji lebih mendalam banyak faktor yang menyebabkan mengapa hal itu terjadi, antara lain dakwaan yang diajukan maupun pembuktian di pengadilan sangat lemah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) terhadap masalah lingkungan, adanya diskriminasi dan keberpihakan pada kepentingan pemodal, KKN.

Pada akhirnya untuk menjawab pertanyaan sebagaimana dilontarkan di awal tulisan di atas, bukanlah hal yang mudah bagi kita. Ibarat mengurai benang kusut. Sulit untuk memulai dari mana. Kompleksnya permasalahan lingkungan yang ada sekompleks  pemecahannya, karena banyak sekali faktor yang terkait.  Walaupun demikian kita tidak boleh putus asa dengan tidak melakukan apa-apa. Pencemaran  terhadap sungai yang terjadi bagaimanapun  akan selalu membawa kerugian dan penderitaan bagi rakyat kecil dengan hilangnya mata pencaharian mereka, meningkatnya biaya hidup karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air, biaya pengobatan akibat terganggunya derajat kesehatan mereka, gagalnya hasil panen akibat rusaknya daerah pertanian (sawah), yang membuat mereka semakin terpuruk/miskin.  Belum lagi dampak yang lain yang tidak ternilai harganya seperti hilang/punahnya beberapa jenis biota sungai seperti beberapa jenis ikan endemik (mis: Arwana Lampung), demikian juga ikan baung yang banyak digemari masyarakat dan memiliki nilai ekonomi tinggi dimana akhir-akhir ini populasinya dikhawatirkan semakin langka dan terancam punah. Demikian juga hilangnya mangrove disepanjang pesisir timur Lampung yang tidak bisa dinilai harganya (intangible) dan tidak akan bisa digantikan peranannya oleh apapun…

Oleh karena itu, sangat diperlukan komitmen politik (political will) dan keseriusan yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mengatasi hal ini. Demikian juga sangat dibutuhkan kesadaran yang tinggi khsususnya dari para pengusaha/industri sebagai pihak yang terkait langsung dengan masalah pencemaran agar di kemudian selalu peduli terhadap lingkungan.



Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: